Jelang Pemecatan 56 Pegawai KPK, ICW Kirim Surat Terbuka ke Jokowi
ICW meyakini, KPK adalah lembaga disegani yang kini sedang terpuruk. Hal itu dibuktikan, dengan tingkat kepercayaan publik yang merosot berdasar survei Indikator pekan kemarin.
Surat terbuka dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ICW kembali mengingatkan, Jokowi memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh sebagai presiden terhadap nasib pemberantasan korupsi yang hendak memecat 56 pegawainya yang dinilai tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Kami selaku kelompok masyarakat sipil antikorupsi merasa sangat prihatin atas situasi terakhir yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia," tulis surat yang ditandatangani Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Selasa (28/9).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
ICW meyakini, KPK adalah lembaga disegani yang kini sedang terpuruk. Hal itu dibuktikan, dengan tingkat kepercayaan publik yang merosot berdasar survei Indikator pekan kemarin.
ICW juga memandang, pemberantasan korupsi saat ini mengalami ketidakpastian, hingga kemunduran. Hal ini ditandai dengan memburuknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020 dan menjadikan Indonesia kembali sebagai negara yang dianggap sangat korup.
"Gonjang-ganjing KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi karena Presiden gagal untuk bersikap tegas dan keras terhadap siapapun yang mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Bahkan Presiden langsung yang membuka keran bagi pelemahan kerja pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK," kritik ICW tegas.
ICW melanjutkan, persoalan pemilihan Pimpinan KPK yang kontroversial tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan tanggung-jawab Presiden Jokowi.
Sebab, Jokowi dinilai gagal dalam memilih dan menempatkan para calon Pimpinan KPK yang berintegritas. Sebaliknya, pimpinan pilihan Jokowi melahirkan berbagai persoalan di badan anti-rasuah ini, termasuk berbagai pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Pimpinan KPK terpilih.
"Berbagai pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Pimpinan KPK terpilih," bunyi petikan lanjutan surat ICW.
Jokowi Enggan Turun Tangan
Sengkarut permasalahan di tubuh badan antirasuah, masih membuat Jokowi enggan turun tangan dan seolah lari dari tanggung jawab. Khususnya, mengurai dan menyelesaikan kontroversi Tes
Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.
"Jika Jokowi sanggup menggunakan ketajaman hati nurani untuk melihat situasi tersebut, maka dengan sangat mudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut (TWK)," harap ICW.
Diketahui, sampai menjelang 30 September 2021 atau batas waktu pemecatan 56 pegawai KPK, Jokowi belum juga bersikap. ICW mengartikan, sikap diamnya Jokowi adalah persetujuan secara tidak langsung atas pemecatan secara sewenang-wenang 56 pegawai KPK tersebut.
"Tidak ada negara manapun yang berhasil mengatasi korupsi dengan jalan kompromi yang ditempuh oleh para pemimpinnya. Bangsa ini patut menyesal, Indonesia pernah lebih baik dalam memberantas korupsi, namun tidak untuk hari ini," ICW menutup suratnya.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Jubir Jokowi Soal Kapolri Siap Rekrut 56 Pegawai KPK: Upaya Menyelesaikan Masalah
Giri soal 56 Pegawai Dipecat KPK Ditampung Bareskrim: Jauh dari Harapan Utama Kami
Kapolri Bersurat ke Presiden, Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK jadi ASN Bareskrim
KPK Larang Pegawai Ikut Aksi Mahasiswa Tolak Pemecatan Novel Baswedan Cs
Beredar Surat Untuk Presiden Minta Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK
KPK Pastikan Pegawai yang Diberhentikan Dapat Tunjangan Hari Tua