Jelang Pilkada, Pemkot Bogor akan relokasi PKL di jalan Dewi Sartika
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor bersama PD Pasar Pakuan Jaya dan PT Javana, telah mengimbau kepada para pedagang untuk mengisi kios-kios yang disiapkan, dengan harapan, jelang penertiban mereka sudah mengisi tempat tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan penertiban skala besar terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Dewi Sartika. Penertiban rencananya akan dilakukan pada pertengahan Juli 2018 mendatang.
Penataan PKL dengan merelokasi pedagang untuk berjualan ke kios-kios yang sudah disediakan, menjadi salah satu upaya pemerintah setempat agar kawasan tersebut lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan di jantung Kota Bogor.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Hanafi, menyebut, rencana tersebut telah disepakati bersama antara lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan unsur Muspida Kota Bogor setelah mempertimbangkan kondusifitas, keamanan, dan ketertiban.
Hanafi menjelaskan, hingga sampai waktu penertiban, pihaknya akan terus melakukan pendekatan terhadap para PKL. Persuasif dilakukan agar terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan para pedagang di kawasan itu.
"Hasil rapat, termasuk masukan dari Pak Kapolresta, mengingat sebentar lagi Pilkada serentak, maka penertiban disarankan setelah itu (Pilkada) antara tanggal 8 atau 15 Juli 2018," ucap Hanafi, Sabtu (23/6).
Ia mengaku, pihaknya sudah beberapa kali membahas rencana kerja penertiban dan penataan PKL di kawasan tersebut. Pada intinya, sambung Hanafi, semua OPD dan unsur Muspida akan berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Terkait pendataan PKL, lanjut dia, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor bersama PD Pasar Pakuan Jaya dan PT Javana, telah mengimbau kepada para pedagang untuk mengisi kios-kios yang disiapkan, dengan harapan, jelang penertiban mereka sudah mengisi tempat tersebut.
"Penertiban ini akan tetap dilakukan. Pemkot akan konsisten menindaklanjuti Perda yang ada, yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2005," sebut dia.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang, Umar Sanusi, mengatakan, seluruh pedagang di kawasan Dewi Sartika menolak rencana relokasi tersebut.
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, sebab menurutnya, para pedagang yang terkena dampak penertiban itu diwajibkan untuk membayar down payment (DP) berupa uang cicilan atau sewa tempat sebesar 10 persen dari kios yang nantinya bakal ditempati.
"Kemarin waktu audiensi dengan pemerintah, kami (pedagang) mengusulkan keringanan cicilan DP 0 persen. Tapi kenyataanya, itu nol besar," kata Umar.
Selain itu, para pedagang yang mayoritas berjualan di bahu jalan dan trotoar, juga khawatir, jika direlokasi ke tempat baru mereka akan kehilangan pelanggan.
Ia menyebut, sebanyak 436 pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Dewi Sartika menolak keputusan pemerintah daerah itu.
"Terus terang, penghasilan para pedagang di sini di bawah Rp 10 juta. Apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini. Kami tetap tidak setuju," tuturnya. (Radeva Pragia)
Baca juga:
Selama Ramadan, Bima Arya-Dedie Rachim pilih kampanye lewat medsos
Antisipasi teroris, cawalkot Bogor Bima Arya akan ronda bareng warga
SBY hadiri pengobatan massal di Bogor
Di Bogor Barat, Bima-Dedie jenguk warga sakit & dilapori jalan rusak
Pengundian nomor urut Pilwalkot Bogor, Bima Arya dapat nomor tiga
Simulasi pengamanan Pilkada serentak 2018 di Bogor