Jika ada info berbahaya, Paspampres bisa larang Jokowi blusukan

"Apa yang jadi keinginan presiden terpilih kami ikuti dan kami evaluasi, kita sesuaikan dengan keinginan presiden."

Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah dilakukan selama tiga pekan. Sejauh ini Jokowi belum ada protes terhadap sistem penjagaan tersebut.

"Selama ini belum ada koreksi mendasar terhadap sistem pengamanan terhadap presiden dan wapres terpilih," ujar Ass Intel Komandan Paspampres Kolonel Edwin Nur Jamil di Markas Paspampres, Sabtu (6/9).

"Apa yang jadi keinginan presiden terpilih kami ikuti dan tetap kami evaluasi, kita sesuaikan dengan keinginan presiden. Kami fleksibel, tapi pengamanan tetap yang utama."

Mengenai kebiasaan blusukan Jokowi, menurut Edwin, hal itu tidak menjadi masalah. Namun, sesuai standar keamanan sebelum kegiatan kepala negara pasti ada laporan dari intelijen.

"Blusukan bukan hal baru bagi kita. Pak Jokowi pernah sampaikan keinginan agar kedekatan dengan masyarakat tidak terganggu," tuturnya.

Menurutnya, semua kegiatan presiden nantinya akan diawasi. Jika dalam blusukan Paspampres dapat informasi berbahaya blusukan bisa dibatalkan.

"Pasti ada perubahan, kalau atas informasi intelijen dan pasti akan kami sampaikan pada beliau (Jokowi). Sejauh ini belum ada seperti itu," tambahnya.

Saat ini Paspampres dibagi menjadi empat grup, yakni A, B, C dan D. A dan B mengawal Jokowi-JK, C untuk mantan presiden dan wapres, sedangkan D mengawal tamu negara dari luar negeri.

"Formasi belum ada perubahan dalam pengamanan Paspampres. Iring-iringan mobil belum ada arahan dari presiden terpilih," tandasnya.

Laporan: Abd Wahid Hasyim