Jika Jadi Presiden, Anies Bakal Dorong Pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik
Anies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.
Anies mengatakan, kegiatan politik maupun kampanye membutuhkan biaya yang tak sedikit.
Jika Jadi Presiden, Anies Bakal Dorong Pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik
- Anies Teken Kontrak Politik bareng Jejaring Rakyat Miskin Indonesia, Apa Isinya?
- Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Negara Ini Diatur Tidak Pakai Selera!
- Anies: Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Presiden
- Lawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendorong pengesahan RUU pendanaan partai politik jika terpilih menjadi presiden.
Janji itu disampaikan saat dalam acara Penguatan Anti Korupsi atau PAKU Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1) malam.
"Kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik," kata Anies.
Anies mengatakan, kegiatan politik maupun kampanye membutuhkan biaya yang tak sedikit. Namun, yang menjadi masalahnya penandaan yang diberikan oleh negara tidak mencukupi untuk mengcover kegiatan itu semua. Anies kemudian berbicara dampak yang terjadi.
"Salah satu problem utama adalah Justru karena proses politik, pelibatan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye, yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Anies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.
"Kita berencana untuk memberi hadiah yang layak bagi pemburu koruptor," ujar dia.
Anies berharap perburuan terhadap koruptor tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Tapi, juga diperlukan pelibatan masyarakat.
"Semua pihak yang melaporkan memburu mereka mendapatkan reward yang setara," ujar dia.
Di samping itu, Anies juga melakukan optimalisasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seluruh pejabat negara kepada KPK
"Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya," ucap dia.