Jika PPKM Darurat Diperpanjang, DPR Minta Pemerintah Fokus Memutus Penyebaran Covid
Pemerintah belum juga memutuskan kebijakan PPKM Darurat. Sementara kebijakan ini akan berakhir hari ini (20/7). Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, apakah diperpanjang atau tidak, pemerintah harus fokus pada kebijakan memutus penyebaran Covid-19.
Pemerintah belum juga memutuskan kebijakan PPKM Darurat. Sementara kebijakan ini akan berakhir hari ini (20/7). Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, apakah diperpanjang atau tidak, pemerintah harus fokus pada kebijakan memutus penyebaran Covid-19.
"Saya berharap agar pemerintah bisa melangkah lebih jauh. Memikirkan satu agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Yaitu, penyebaran virus covid. Apa pun kebijakan yang diambil, penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus covid nanti haruslah diutamakan," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (20/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Dia bilang, kalau masalah kesehatan bisa diselesaikan maka urusan ekonomi juga lancar.
"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," lanjutnya.
Saleh melihat, pemerintah mau menurunkan penyebaran Covid-19. Namun tidak mau roda perekonomian terganggu. Maka itu, perpanjangan PPKM Darurat punya konsekuensi masing-masing.
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menuturkan, Kebijakan pemerintah kerap setengah-setengah.
"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus covid. Tetapi pada sisi lain, pemerintah tidak mau kalau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. Covid-nya tetap ada, ya ekonominya juga belum stabil," ujar Saleh.
Saleh menyebut, di masyarakat muncul dua pandangan. Yang mendukung perpanjangan PPKM Darurat, atau yang tidak mendukung. Pihak tidak mendukung karena menganggap kebijakan itu tidak efektif.
"Apalagi, bansos yang diharapkan masyarakat tidak semuanya diterima. Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak," katanya.
Kedua, ada masyarakat yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil. Menurut mereka, jika tidak ada PPKM darurat, bisa jadi orang yang terpapar akan semakin banyak. Karena itu, PPKM darurat perlu dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang cukup dan memadai.
"Mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM darurat. Semua masih menunggu," kata Saleh.
Baca juga:
Okupansi Hotel di Jakarta Hanya 10 Persen selama PPKM Darurat
Polres Jakut Bagi-Bagi Paket Nasi Rendang untuk Warga Isoman saat Iduladha
Puluhan Hotel dan Restoran di Garut Kibarkan Bendera Putih 'Emoticon' Menangis
Presiden Jokowi Disarankan Pimpin Langsung Pelaksanaan PPKM Darurat Jika Diperpanjang
Setneg Tegaskan 2 Menteri Melawat ke Luar Negeri Sudah Dapat Izin Presiden
Kapolres Jakbar Klaim Angka Kriminalitas Turun Sejak PPKM Darurat
Polisi Tunggu Keputusan PPKM Darurat