JK: Australia harus pahami hukuman mati di Indonesia

Bagi JK, setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang harus ditegakkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui bila terkait soal hukuman mati sempat disinggung saat dirinya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia. Menurut JK, sudah tidak ada persoalan di antara kedua negara soal rencana eksekusi hukuman mati yang mana di antaranya terdapat warga negara Australia.

"Ah itu hanya disinggung sedikit karena sudah semua sudah tenang, di sini sudah agak tenang anda tiap hari sudah tidak ada di TV, Australia juga begitu. Jadi tidak lagi banyak disinggung," kata JK kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/3).

JK menjelaskan, setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang harus ditegakkan. Sehingga, negara lain tentunya juga harus menghormati penegakan hukum tersebut.

"Semua negara memahami posisi masing-masing. Kita memahami Australia, Australia juga harus memahami posisi kita, sama aja semuanya," jelas JK.

Sedangkan terkait laporan PPATK yang mengendus bila aliran sumber dana ISIS berasal dari Australia salah satunya, JK tidak menampiknya. Namun, apa yang dilaporkan PPATK berupa data global dan belum diteliti penggunaannya.

"Ada memang laporan dana Australia, tapi ini kan PPATK itu hanya men-trace ada uang masuk tapi kan belum diteliti betul uang ini untuk apa, tidak semua transfer uang masuk itu berarti ada masalah kan," tandasnya.