JK beberkan alasan Densus Tipikor tak perlu dibentuk
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, terlalu banyak institusi pengawasan tidak baik untuk pembangunan. Karena pada akhirnya malah membuat kepala daerah ketakutan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pembangunan serta penggunaan anggaran.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak rencana Polri untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan kepala daerah.
Wapres JK mengatakan, setidaknya ada enam institusi yang melakukan pengawasan. Sehingga, dia menilai, terlalu berlebihan bila ada rencana menambah satu lembaga lagi untuk mengawasi penggunaan uang negara.
"Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi 6 institusi. 6 Institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat, diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa. KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga," katanya di Grand Sahid, Jakarta, Rabu (18/10).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, terlalu banyak institusi pengawasan tidak baik untuk pembangunan. Karena pada akhirnya malah membuat kepala daerah ketakutan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pembangunan serta penggunaan anggaran.
"Karena berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja. Tapi tentu korupsi harus ditanggulangi. Tapi jangan kita berpikir, ini pengawasan harus terus menerus, akhirnya ketakutan. Nanti negara terlambat jalannya," ujarnya.
Wapres JK mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan institusi pemeriksa birokrasi terbanyak jika Densus Tipikor dibentuk. "Karena ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi, 6. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga," tutupnya.
Baca juga:
Densus Antikorupsi, ditolak Wapres JK direstui Presiden Jokowi
JK beda pendapat dengan Jokowi soal Densus Antikorupsi, ini kata Menkumham
JK beda pendapat dengan Jokowi, Fahri sebut manajemen pasar kelontong
Anggaran Polri besar, Fahri Hamzah tolak Densus Tipikor dapat Rp 2,6 T
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kapan Mohammad Tri Anjas lulus Akmil? Pada 3 November 2022, keluarga militer itu mendapatkan kabar gembira dari Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dian Assafri.