JK: Kalau presiden bisa diperiksa, masak ketua KPK enggak?
Kalla menegaskan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak berubah.
Kisruh antara Polri dan KPK muncul di saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginjak 100 hari pertama. Sikap Presiden Jokowi terhadap kisruh Polri vs KPK juga menuai pertanyaan terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak berubah. "Kenapa tidak! Jadi kan pemerintah itu justru berpihak kepada itu (pemberantasan korupsi)," tegas JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
JK mengatakan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sudah terlihat pada saat Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Karena itu, begitu Pak Budi secara resmi dianggap tersangka itu tidak diganti, ditunda. Karena kita menghormati, kita taat asas itu. Kalau tidak taat asas, lantik saja di situ kan selesai. Tapi kan tidak. Kita justru taat itu," tutur JK.
JK mengatakan, siapa saja bisa diperiksa secara hukum, termasuk Presiden, terlebih lagi pimpinan KPK. Oleh sebab itu, JK meminta kepada masyarakat untuk tidak menilai komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi menjadi luntur lantaran Pimpinan KPK diperiksa oleh Kepolisian.
"Siapa saja, presiden pun, jangan lupa itu selalu ketua KPK katakan, presiden pun bisa diperiksa. Lah kalau ketua KPK katakan presiden bisa diperiksa, masak ketua KPK enggak? Itu juga harus dipahami seperti itu. Jadi tidak berarti keadaan ini kita tidak, pemerintah atau Pak Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi, tidak," tegas JK.
Baca juga:
JK: Jokowi tak akan lantik Komjen Budi sebelum proses hukum selesai
100 Hari kerja, JK tegaskan belum waktunya lakukan reshuffle
Ditinggal menteri blusukan, Wapres JK terpaksa batalkan rapat
JK tegaskan tim independen tak kerdilkan peran Wantimpres
Wapres JK: KPK harusnya beri contoh, tidak boleh kebal hukum
JK pastikan hubungan baik RI-Arab Saudi tetap berlanjut
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya kepada ketiga anggota Polri? Presiden Joko Widodo hadir dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Pelataran Merdeka Monumen Nasional Jakarta, Senin (01/07).Di kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan atau menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).