JK Minta Minimal 1 Juta Orang per Hari Divaksin, Ini Jawaban Satgas Covid-19
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menyarankan, pemerintah untuk bisa menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak satu juta orang per hari. Dengan begitu, JK yakin program vaksinasi di Indonesia bisa selesai dalam waktu satu tahun.
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menyarankan, pemerintah untuk bisa menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak satu juta orang per hari. Dengan begitu, JK yakin program vaksinasi di Indonesia bisa selesai dalam waktu satu tahun.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan, pemerintah berkomitmen agar vaksin bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Setidaknya 70 persen dari jumlah populasi, yakni diterima oleh masyarakat berusia 18-59 tahun. Menurut Wiku, hal tersebut harus dilakukan untuk membentuk herd immunity.
"Iya, pemerintah berkomitmen vaksin dapat diterima setidaknya cukup untuk membentuk herd immunity, kurang lebih 70 persen dari total populasi," kata Wiku saat dihubungi merdeka.com, Rabu (30/12).
Namun, Wiku tak menjawab tegas, berapa orang target per hari pemerintah untuk program vaksinasi tersebut. Dia menilai, untuk alur vaksinasi atau teknisnya, pemerintah masih belum mempublikasikan secara resmi. Sebab, saat ini masih tahap finalisasi.
"Untuk detail teknisnya masih dalam tahap finalisasi," kata Wiku.
Kata Menkes Budi
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, rencana vaksinasi akan dilakukan dalam beberapa tahap.
Tahap pertama akan dilaksanakan pada periode Januari - April 2021. Pada periode ini diprioritaskan untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayan publik di 34 provinsi.
"Jadi tahap pertama dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau petugas kesehatan, health workers" kata Budi dalam siaran telekonference dalam akun youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12).
Tahap kedua, vaksinasi diperuntukkan bagi 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lainnya yang diberikan sesuai pendekatan klaster. Tahap kedua ini rencananya akan dilakukan mulai April 2021 hingga Maret 2022.
Tahap selanjutnya, masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang.
Saran JK
Sebelumnya, mantan Wapres JK bercerita, vaksinasi di Amerika Serikat hanya bisa mencapai 600 ribu orang seminggu. Dengan kata lain, hanya mencapai 100 ribu orang dalam satu hari.
"Kita punya penduduk 270 juta atau 70 persennya berarti 200 juta. Kalau (vaksinasi) bisa hanya 100 ribu sehari maka itu berarti butuh kira-kira 3 sampai 4 tahun baru selesai (program vaksinasi)," kata JK dalam webinar Dewan Pakar KAHMI yang disiarkan di Youtube, Senin (28/12).
Pekerjaan itu yang dianggap JK tidak mudah. Terlebih, tantangan datang dari sisi ekonomi,. Vaksin harus segera dilakukan demi pemulihan ekonomi.
JK memprediksi, tahun depan 30-40 persen APBN Indonesia hanya digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang saja.
Oleh sebab itu, JK menyarankan, program vaksin harus cepat dan akurat dilakukan pemerintah. Sebab jika tidak, bukan hanya ekonomi, bisa juga memicu persoalan politik kalau ditangani dengan lambat.
"Karena itulah penyelesaiannya vaksinasi harus lebih cepat dan lebih banyak ini masalah strategis," kata JK lagi.
Dia ingin, dalam sehari Indonesia mampu melakukan vaksinasi terhadap satu juta warganya. Dengan begitu, Covid-19 di Tanah Air akan segera berakhir.
"Vaksinasi minimal sejuta sehari kalau ingin selesai setahun. Kalau dua tahun, 500 ribu sehari, kita butuh dua tahun. Jadi masih sampai tahun depan kita harus bekerja keras untuk itu," ujar JK.
(mdk/rnd)