JK senang rapor akhir tahun kementerian dan pemprov membaik

Kinerja Kemenkeu KPK, BPK dan KKP dapat nilai terbaik, sedang Kemenpora, Komnas HAM, Perpusnas dan Kejagung terburuk.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negata dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah Provinsi. Laporan evaluasi itu diungkap kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

JK pun memberikan 'rapor' pada 86 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi. Rapor ini merupakan hasil evaluasi kinerja berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara umum, nilai rapor yang diberikan mengalami peningkatan.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh kementerian/lembaga dari 64,70 tahun 2014 menjadi 65,82 tahun ini. Sedangkan pemerintah provinsi mengalami peningkatan nilai rata-rata dari 59,21 pada tahun 2014 menjadi 60,47 pada tahun 2015.

"Yang penting ada kenaikannya. Angka-angka itu dilihat dari pada tahun per tahun, ya ada kenaikannya," kata JK dalam pidatonya di acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat, Selasa (15/12).

Nilai yang diperoleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran. Semakin baik nilai rapor yang diterima maka semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

"Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil," imbuh JK.

JK pun berpesan agar seluruh instansi pemerintah membangun kinerja yang mencerminkan budaya Pemerintah Kabinet Kerja yang mengutamakan hasil dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat, bangsa dan negara. JK menegaskan, seluruh anggaran harus dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

"Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga kesesuaian dengan hasil yang diperoleh," imbuh JK.

JK menanggapi positif hasil evaluasi tersebut sebab, kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi menunjukkan perbaikan di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah.

"Ya, baik. Cukup baik. Karena juga persoalannya makin tinggi. Katakan lah anggaran makin tinggi, berarti makin rumit," ujar dia.

Rapor yang diberikan terbagi menjadi beberapa predikat. Yang terbaik mendapat predikat A dan yang terburuk mendapat predikat CC. Ia berpesan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat CC, agar memperbaiki kinerjanya.

"‎Tentu harus diperbaiki ke depannya. Pasti bagaimana pun, pasti begitu mesti ada rangking di bawah. Tapi kita harapkan nanti makin lama ada perbaikan. Artinya di belakang hari yang A itu makin banyak, BB itu banyak, berkurang CC-nya," tandas JK.

Tahun ini, terdapat 4 kementerian/lembaga yang mendapat nilai baik yaitu Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara, 4 kementerian/lembaga yang nilainya buruk adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Perpustakaan Nasional, dan Kejaksaan Agung.

Untuk pemerintah provinsi dengan nilai baik yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sedangkan pemerintah provinsi dengan nilai terburuk adalah Kalimantan Utara.

Baca juga:
Wapres JK pimpin rapat dengan Bank Dunia soal ketimpangan ekonomi
Wapres JK juluki almarhum Suhardiman 'dukun politik'
Menko Luhut bantah ada masalah dengan Wapres JK
Hotel mewah siap dibangun di kawasan pariwisata Mandalika Lombok
Temui JK, bos Chevron curhat kendala berbisnis di Indonesia