Johan Budi: Ada anggota DPR bilang rekomendasi angket bubarkan KPK

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengaku telah mendengar adanya usulan salah seorang anggota DPR berupaya membubarkan KPK melalui Pansus Hak Angket. Padahal pembubaran itu merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengaku telah mendengar adanya usulan salah seorang anggota DPR berupaya membubarkan KPK melalui Pansus Hak Angket. Padahal pembubaran itu merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada salah satu anggota DPR yang pernah bilang bisa saja rekomendasi angket itu membubarkan KPK. Saya pernah baca itu. Enggak tahu siapa yang ngomong," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).

Meski ada dugaan upaya membubarkan, bekas Juru Bicara KPK ini memastikan itu tidak akan terjadi. Sebab, dia meyakini Jokowi bakal bersikap tegas. Justru ke depannya lembaga antikorupsi ini bakal semakin diperkuat.

"Nah, kalau membubarkan KPK itu kan ada domain Presiden. Ketika presiden masuk domain kekuasaannya selaku eksekutif maka dia akan menolak karena membubarkan itu tak hanya melemahkan, membubarkan," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk membubarkan lembaga semi negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, Fahri menilai banyak kasus korupsi digarap KPK hanya sekedar permainan semata.

Dia mencontohkan, kasus korupsi e-KTP hanya permainan antara mantan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Penyidik Senior KPK Novel Baswedan dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Itu Agus Rahardjo terlibat e-KTP, percaya deh, bohong itu. Jadi Anda jangan curigai lagi angket ini soal e-KTP lagi, ini memang bohong (kasus korupsi) e-KTP, enggak ada, selesai, masa ada rugi Rp 2,3 T dari mana ruginya? Siapa yang ngomong itu rugi?" kata Fahri.

Apabila KPK dibubarkan, Fahri mengatakan masalah korupsi menjadi tanggung jawab seorang Presiden. "Itu yang saya bilang lembaga-lembaga independen problemnya adalah mereka membuat Presiden itu tidak ada, Presiden tak bertanggung jawab itu yang saya kritik kepada KPK," tegasnya.