Jokowi didesak tak lagi tunjuk kader partai untuk bidang hukum
Posisi seperti Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI merupakan harga mati harus diisi oleh sosok yang independen.
Pakar hukum Agung Chairul Imam meminta Presiden Joko Widodo tidak lagi menunjuk sosok yang memiliki latar belakang partai politik untuk menempati posisi setingkat menteri di bidang hukum.
Posisi seperti Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI merupakan harga mati harus diisi oleh sosok yang independen dengan tidak terikat pada kepentingan politik.
"Tugas menteri dengan seorang Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI itu beda. Coba bayangkan bagaimana kalau Panglima TNI itu dari partai politik? Jaksa Agung, Kapolri itu urusan teknis, penegakan hukum, bukan politik," kata Chairul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/10).
Hal tersebut wajib dilakukan, sebab, dia melihat penanganan kasus dana bansos Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan bekas politikus NasDem.
"Jaksa Agung sekarang kan itu dari partai politik. Memang HM Prasetyo bekas Jaksa juga, tapi seorang Jaksa harus tahu anatomi kejaksaan," ujarnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga gerah dengan pilihan Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dan menunjuk Politikus PDIP Yasonna Laoly sebagai Menkum HAM. Sebab, kata dia, sarat akan muatan politis dua posisi sentral tersebut diisi bukan dari kalangan profesional.
"Jaksa Agung dari partai NasDem. Jadi, penegakan hukum bercampur politik yang strategis dengan latar belakang politiknya. Kalau diisi dari latar belakang politik ada induk semang di partai, ada induk semang di Istana. Ini bisa punya loyalitas ganda," tukasnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Kenapa Prabowo bertemu Jokowi di Istana? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga:
Gatot sebut Prasetyo amankan kasus bansos Sumut, benarkah terlibat?
Jaksa Agung sebut polisi aneh tak akui Risma jadi tersangka
Ini tanggapan Kejagung soal pengakuan Gubernur Gatot saat sidang
Jadi sorotan usut dana Bansos, Kejagung akan kirim timsus ke Sumut
NasDem tuding ada pihak yang incar kursi Jaksa Agung