Jokowi diminta libatkan keraton nusantara dalam unit kerja presiden
Raja Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Lampung SPDB Pangeran Edward Syah Pernong yang menyampaikan hal ini ke Jokowi di Istana Bogor.
Raja dan sultan se-Indonesia melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1). Salah satu peserta audiensi, Raja Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Lampung SPDB Pangeran Edward Syah Pernong menyampaikan tiga hal kepada Presiden Jokowi.
Pertama, Edward Syah Pernong menginginkan keraton dilibatkan dalam unit kerja Presiden. Menurut dia, keraton perlu dilibatkan dalam unit tersebut sehingga bisa memberikan kontribusi pada pembangunan nasional.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
"Secara jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton ini secara nyata implementasinya dan interaksinya, ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini," ungkap dia
Secara jangka sedang, Edward Syah Pernong menginginkan keraton ikut dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida). Mantan Kapolda Lampung itu mengatakan, keraton adalah milik rakyat sehingga perlu berkontribusi untuk rakyat di masing-masing daerahnya.
"Kami menginginkan unsur-unsur keraton ini raja, yang punya rakyat, yang punya sejarah ikut dalam Forkopimda sehingga ikut menentukan pembangunan di daerahnya masing-masing," ucapnya.
Sementara secara jangka panjang, Edward Syah Pernong mengharapkan adanya undang-undang yang memproteksi keraton. Banyak peristiwa, kata dia, yang membuktikan keraton dizalimi, termasuk dizalimi unsur pemerintah. Oleh karena itu, penting kiranya digodok undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap keraton sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pihak tertentu.
"Kami ingin kerajaan nusantara ada UU proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan, memberikan perlindungan kepada pemimpin informal sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan," kata dia.
"Ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kebijakan dari yang mulia Bapak Presiden," ucap dia.
Terpisah, Panglima Kesultanan Tidore, Muhammad Ali Alting meminta kepada Presiden Jokowi agar memperhatikan keberadaan kesultanan di nusantara.
"Tolong melihat kesultanan kesultanan se-Nusantara, karena jasa kesultanan terhadap sebuah republik ini terlalu besar," ujarnya.
Baca juga:
Cak Imin dinilai berpeluang dampingi Jokowi di Pilpres 2019
Jokowi terima audiensi raja dan sultan se-Indonesia di Istana Bogor
Fahri sebut netizen pusing calon presiden cuma Jokowi dan Prabowo
Jokowi pastikan dana program padat karya Rp 12 triliun cair di Januari 2018
Bikin polling tetapi Prabowo keok, Fadli sebut ada peluang kalahkan Jokowi