Jokowi dinilai kedepankan supremasi hukum soal kasus pimpinan KPK

Jokowi dinilai kedepankan supremasi hukum soal kasus pimpinan KPK. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai Jokowi sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan supremasi hukum. Di mana posisi atau kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum.

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang membelit Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saat ini, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas kasus itu.

Jokowi yang ditemui usai pemberian nama pesawat N219 meminta, kasus tersebut dihentikan jika tidak memiliki bukti yang kuat.

"Yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, saya udah minta dihentikan," tegasnya di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai Jokowi sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan supremasi hukum. Di mana posisi atau kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum.

"Pernyataan Presiden, profesional, dalam arti kalau ada bukti ya proses, kalau tidak ada bukti jangan proses," kata Margarito, Jumat (10/11).

Margarito menambahkan, dalam pesan itu Jokowi ingin polisi tak mengada-ada dan harus sesuai dengan fakta.

"Kalau itu sudah ada, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menghentikan. Itu yang dapat saya maknai dari pernyataan Presiden," ujarnya.

Margarito pun melihat polisi harus bekerja mengedepankan prinsip hukum. Andai memang KPK salah, tak menutup kemungkinan harus diproses juga.

"Prinsip itu kan tidak bisa dikesampingkan dengan status seseorang itu misalnya sebagai komisioner KPK," ucapnya.

Baca juga:
Begini kegiatan Presiden Jokowi dalam pertemuan pimpinan ekonomi APEC
Mendesak Jokowi bertindak kongkret lindungi pegiat antikorupsi dari kriminalisasi
Sentilan Fahri Hamzah buat Presiden Jokowi terkait SPDP pimpinan KPK
Mencegah kegaduhan pengusutan kasus dua pimpinan KPK
Presiden Jokowi hadiri KTT APEC 2017 di Vietnam
Saut anggap sikap Jokowi sejalan dengan KPK terkait kasus pimpinan