Jokowi Disarankan Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi
Jokowi Disarankan Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi. Bayu menjelaskan Perppu itu memberi waktu satu tahun untuk membahas kembali UU KPK. Sehingga rumusan UU KPK bisa menjadi lebih baik.
Direktur pusat Pengkajian Pancasila Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan ada beberapa cara untuk bagi Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah kontroversi pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penangguhan.
"Yang belum muncul dan sempat diwacanakan adalah Perppu penangguhan, Perppu penangguhan berlakunya Revisi UU KPK, setelah revisi UU KPK diundangkan, keluarkan Perppu, tangguhkan selama satu tahun," kata Bayu di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Bayu menjelaskan Perppu itu memberi waktu satu tahun untuk membahas kembali UU KPK. Sehingga rumusan UU KPK bisa menjadi lebih baik.
"Selama satu tahun presiden mengajak DPR untuk bahas lagi, dilakukan perubahan kembali atas revisi ini, mana yang bener ditolak itu dibuang, mana yang diperlukan bagi untuk efektifnya pemberantasan korupsi di KPK tetap ada," ungkapnya.
"Jangan seperti kemarin terburu buru, tertutup, tidak partisipatif. Undang semua pihak, masyarakat sipil, KPK, satu tahun ini waktu yang cukup untuk membahas lagi revisi UU KPK," sambungnya.
Dia menegaskan Perppu penangguhan ini bukan hal yang tabu untuk dikeluarkan. Pasalnya pada kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Perppu semacam itu pernah dikeluarkan.
Saat kepemimpinan Soeharto dikeluarkan Perppu Penagguhan Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan era SBY dikeluarkan Perppu tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial, Perppu tentang Penangguhan Peradilan Perikanan.
"Jadi bayangkan tanpa ada penolakan publik saja, Presiden SBY menganggap karena belum siap maka ditunda satu tahun. Jadi ada kebiasaan dalam tata negara kita, penangguhan itu satu hal yang lazim dalam konteks kenegaraan," ucapnya.
Bayu menambahkan jika dikeluarkan Perppu maka UU yang sudah disahkan tidak akan berlaku. UU berlaku adalah UU yang lama Sebelum ada revisi UU KPK.
"Ada tiga hal keuntungannya, satu KPK bisa bekerja sedia kala, kedua DPR enggak kehilangan muka karena presiden bukan membatalkan tetapi menangguhkan, ketiga, kewibawaan presiden terjaga bukan tidak konsisten tetapi presiden menangguhkan sambil mencari proses legislasi biasa yang partisipatif," tandasnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Dukung Perppu KPK, Gerindra Ingin Rekuitmen Dewan Pengawas Dipilih DPR
Baleg DPR Nilai Jokowi Cepat Terbitkan Surpres Revisi UU KPK Tapi UU Lain Lamban
Gerindra: Tak Ada Istilah Presiden Dimakzulkan karena Keluarkan Perppu
YLBHI Nilai Polemik UU KPK Paling Elok Diselesaikan Lewat Legislatif Review
Tolak Keberadaan Dewan Pengawas, Demokrat Dorong Jokowi Keluarkan Perppu KPK
Jokowi Masih Kaji Masukan Tokoh dan Pimpinan Koalisi soal Keluarkan Perppu KPK