Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti
Jokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Jokowi mengatakan, menteri yang maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 tak perlu mundur.
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, menteri yang ingin menjadi calon presiden tidak perlu mundur dari jabatannya selama dibolehkan dalam aturan. Jokowi mengizinkan menterinya maju capres.
"Aturannya seperti apa, kalau aturannya tidak boleh, tidak usah mundur ya enggak apa-apa," kata Jokowi di Gudang Bulog Dramaga Kabupaten Bogor, Senin (11/9).
"Diizinkan lah, dari dulu-dulu juga gitu," sambungnya.
- Jokowi Izinkan Prabowo dan Mahfud MD Cuti Kampanye
- Jokowi Buat Aturan Baru: Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres 2024 Tak Perlu Mundur
- Bertemu 3 Capres di Istana, Jokowi: Saya Ajak Pemilu Tidak Saling Fitnah dan Menjelekkan
- Jokowi Sentil Menteri Kampanye Capres, Ingatkan Jangan Pakai Fasilitas Negara!
Jokowi mengingatkan, yang penting menteri maju nyapres tidak menggunakan fasilitas negara. Selain itu, mengambil cuti jika berkampanye.
"Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara, yang kedua kalau kampanye cuti, aturannya jelas,"
ujar Jokowi.
merdeka.com
Kepala negara tidak khawatir mengenai kinerja kementerian bila seorang menteri cuti. Jokowi menyebut, kinerja birokrasi pemerintah sudah mapan.
"Sistem birokrasi kita ini sudah mapan,"
ucap Jokowi.
merdeka.com
Salah satu menteri yang bakal maju jadi calon presiden adalah Menteri Pertahananan Prabowo Subianto. Prabowo sudah mengantongi dukungan dari Gerindra, Golkar, PAN, PBB dan Gelora dengan nama Koalisi Indonesia Maju.
Reaksi Jokowi soal Pendaftaran Capres Dimajukan
Jokowi juga merespons rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pilpres 2024. Dari awalnya 19 Oktober–25 November 2023 menjadi 10–16 Oktober 2023.
Jokowi enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal itu merupakan ranah KPU.
"Tanyakan ke KPU," kata Jokowi.