Wakil Ketua Komisi III Usul KPK Periksa Semua Capres-Cawapres, Cak Imin: Saya Siap
Bukan hanya siap, Cak Imin juga menegaskan dirinya bahkan sudah diperiksa lembaga antirasuah.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan usulan agar seluruh Bakal Calon Presiden-Wakil Presiden (Bacapres-Bacawapres) agar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Komisi III Usul KPK Periksa Semua Capres-Cawapres, Cak Imin: Saya Siap
Diketahui, Bacawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker yang terjadi pada tahun 2012.
Menanggapi usulan Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu, Cak Imin mengaku siap.
"(Capres-Cawapres harus diperiksa KPK) Iya saya siap, semuanya siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan."
Cak Imin kepada wartawan di Ponpes Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9).
Ia menegaskan, semua harus siap diperiksa lembaga antirasuah jika memang diperlukan. "Iya siapa pun itu, pokoknya semuanya harus siap," tegasnya.
Sebelumnya, langkah KPK memanggil Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin ini menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran pemanggilan Ketua Umum (Ketum) PKB tersebut bertepatan dengan momentum dirinya yang dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan usulan agar seluruh bacapres dan bacawapres, diperiksa KPK terlebih dahulu.
Dia menilai langkah ini akan bagus untuk memastikan bahwa setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.
"Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK."
Ahmad Sahroni dalam keterangan, Jumat (8/9).
Dengan begitu, Sahroni berharap, nantinya ketika sudah resmi menjadi capres dan cawapres, tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.
"Setelah semuanya diperiksa, KPK nanti bisa berikan clearance dan closure, umumkan saja apakah ada yang terlibat atau tidak. Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya,” tambahnya.
Langkah Fair
Oleh karena itu, Sahroni ingin KPK dapat mempertimbangkan usulannya ini dengan seksama. Karena dirinya menilai, ini akan menjadi langkah yang fair bagi seluruh pihak dan tentunya baik untuk publik.
"Jadi kita dorong agar KPK mau eksekusi langkah ini. Karena bagus juga kan untuk publik, semuanya jadi terang benderang. Dan setiap capres-cawapres jadi bisa fokus tawarkan program, bukan malah dibuat rumit karena hal-hal seperti ini," pungkas Sahroni.
