Jokowi: Kajian Pemindahan IKN Sudah Lama, Kalau Tak Dieksekusi Tidak Terjadi
Jokowi menyadari memang ada risiko terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Namun, kata dia, apabila tidak segera dieksekusi, maka sampai kapan pun pemindahan IKN tidak akan terjadi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kajian soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah dilakukan sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno tahun 1957. Menurut dia, memang butuh keberanian untuk mengeksekusi pemindahan IKN.
Jokowi menyadari memang ada risiko terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Namun, kata dia, apabila tidak segera dieksekusi, maka sampai kapan pun pemindahan IKN tidak akan terjadi.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Bagaimana Presiden Jokowi menjaga hubungan dengan keluarganya? Ia selalu menyempatkan waktu bertemu keluarga besarnya di hari raya.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Jadi kajiannya (pemindahan IKN) sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3).
"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ. Tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan jawa sentris tapi Indonesia Sentris," sambungnya.
Dia menyampaikan rencana pemindahan IKN ke luar Jakarta sudah dicanangkan Presiden Soekarno, namun gagal karena pergolakan politik yang terjadi saat itu. Soekarno kala itu ingin memindahkan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kemudian, Presiden kedua RI Soeharto juga berencana memindahkan IKN ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, lagi-lagi rencana ini gagal karena pergolakan pada tahun 1997-1998.
Jokowi menjelaskan pemindahan IKN dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, 57 persen PDB dan perputaran ekonomi berada di Pulau Jawa.
"Padahal kita memiliki 17.000 pulau. 58 persen perputaran itu ada di Jawa sehingga marketnya semua ada di Jawa. Orang pengen kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta karena magnet ekonomi ada di sini," jelas Jokowi.
Dengan dipindahkannya IKN ke luar Pulau Jawa, pemerintah berharap perputaran ekonomi di Indonesia tak hanya fokus di Jakarta saja. Selain itu, pemindahan IKN juga untuk pemerataan infrastruktur.
"Agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi (pemindahan IKN)," ucap Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com