Jokowi minta RUU Tax Amnesty tak ditunggangi wajib pajak nakal
Jokowi klaim Tax Amnesty penting untuk menggenjot perekonomian nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dalam penyelesaian RUU Tax Amnesty atau Pengampunan pajak tidak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Presiden berharap dengan terselesaikan RUU ini bisa menggenjot devisa dan akan berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.
"Presiden memberi pesan jangan dalam penyelesaian RUU Tax Amnesty ini dimanfaatkan oleh orang-orang, kelompok-kelompok atau golongan yang wajib pajak nakal," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4).
Dalam rapat konsultasi yang berlangsung alot, lanjut Pramono, Pemerintah dan DPR memandang bahwa penyelesaian Tax Amnesty ini sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintahan terutama ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan. Pemerintah, ujar dia memerlukan capital inflow (modal meningkat) untuk pembangunan infrastruktur.
"Kalau capital inflow itu segera masuk harapannya adalah maka ini bisa menaikkan devisa kita, kita bisa melakukan rekonsiliasi pajak dan juga sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana dalam negeri yang akan digunakan untuk investasi dalam negeri," jelas Pramono.
Pramono menambahkan, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki data yang sangat lengkap by name by passport terkait nama-nama orang yang menyimpan dana di luar negeri. Namun dengan adanya penyelesaiannya RUU Tax Amnesty Presiden menginginkan ada penarikan dana secara langsung ke dalam negeri.
"Dengan rancangan UU Tax Amnesty ini diharapkan betul-betul ada capital inflow yang istilah presiden berbondong-bondong," tandasnya.
Baca juga:
Bahas RUU Tax Amnesty, Presiden Jokowi bertemu pimpinan DPR
Presiden dan DPR rapat konsultasi soal RUU Tax Amnesty, Fahri absen
Fadli Zon minta RUU Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas Devisa
Jokowi minta DPR kebut pembahasan RUU Tax Amnesty
Kawal RUU Tax Amnesty, PDIP juga dorong RUU Repatriasi Modal
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).