Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang & Susu Gratis saat Sidang Kabinet untuk RAPBN 2025

Program pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran makan siang dan susu gratis menjadi salah satu pembahasan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara hari ini, Senin (26/2).

Pemerintan ingin RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

"Tadi, ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih," 

kata Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/2).

AHY menyebut, rancangan anggaran dari program itu mesti dihitung secara cermat agar terealisasi dengan baik.

"Kalau tidak salah 83 juta yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar,"

kata AHY.

merdeka.com

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah tengah menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) termasuk soal makan siang dan susu gratis.

Menurutnya, program-program dari Prabowo-Gibran bakal diakomodir di RAPBN 2025 supaya segera berjalan.

"Tadi kan kita bahas tentang RKP, ini kan baru rapat awal saja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan," kata Bahlil.

"Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri mulai menyiapkan rencana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

Jokowi mengatakan RAPBN 2024 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah serta Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Rencana kerja pemerintah. Kebijakan dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat membuka rapat.

Kendati begitu, kata dia, penyususnan RAPBN 2025 tetap harus menunggu hasil hitung suara Pilpres 2024 yang dirilis KPU RI. Pasalnya, Jokowi menuturkan RAPBN 2025 dijalankan oleh presiden terpilih 2024-2029.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi KPU. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karens menjalankan APBN karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," tuturnya.