Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang, setelah 10 tahun memimpin Tanah Air.
Ibu Kota Nusantara alias IKN jadi legacy Jokowi. Namun, sejak digagas di Tahun 2022, pembangunan belum rampung. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
- Jokowi akan Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan DPR-MPR
- Jokowi: Banyak Berpikir Kita Ngejar-Ngejar Pembangunan IKN, Pekerjaan Ini Sesuai Progres Kok
- Jokowi Sebut Persemaian Mentawir Bisa Hidupkan Satwa Langka di Kalimantan
- Jokowi Rencanakan Berkantor di IKN: Saya Tunggu Bandara dan Tol Jadi
Saat itu Jokowi menggelar prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara sebagai simbol dimulainya pembangunan IKN di Penajam paser Utara (PPU). Jokowi menekankan untuk mengebut pembangunan. Bahkan, ditargetkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai berkantor di IKN pada September 2024.
Percepatan pemindahan IKN ini dibuktikan dengan diterbitkannya Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang disahkan pada 11 Juli 2022.
Namun, menjelang masa jabatan berakhir, Jokowi mulai curhat. Curhat betapa sulitnya memindahkan ibu kota. "Pindahan rumah saja rumit, ini kita memindahkan ibu kota negara," begitu kelakarnya.
Berikut curhatan Jokowi terkait sulitnya pembangunan di IKN:
-Tak Segampang Bangun Rumah
Presiden Jokowi mengungkapkan sulitnya membangun ibu kota baru, terutama untuk negara sebesar Indonesia. Menurutnya, proses pembangunan ibu kota baru tidak segampang membangun rumah sebab ada banyak tantangan yang harus dilalui pemerintah.
"Membangun rumah saja begitu sangat rumit, apalagi ini membangun sebuah ibukota negara, negara sebesar Indonesia, bukan sesuatu yang mudah bukan sesuatu yang mudah. Tantangannya banyak tantangannya juga banyak," kata Jokowi saat melakukan groundbreaking Hotel D'Prima Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
-ASN Tinggal Dimana, Anak-anaknya Sekolah Dimana
Jokowi menyebut untuk memindahkan ASN ke IKN perlu banyak perhitungan, mulai dari tempat tidur hingga mau bersekolah dimana anak-anak dari ASN tersebut.
"Kita mau memindahkan PNS kita ASN kita ke sini aja kita semua harus berhitung. Tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana, kalau sakit rumah sakitnya siap atau tidak siap, Sabtu-Minggu kalau weekend anak-anak diajak bermain ke mana," katanya.
-Fasilitas Belum Siap
Sebelumnya saat meresmikan Flyover Juanda, di Surabaya pada Jumat (6/9) Jokowi juga mengakui bahwa fasilitas di lapangan belum siap sepenuhnya.
"Ya semuanya kan di lihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap tapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul," kata Jokowi usai meresmikan Flyover Juanda, di Surabaya, Jumat (6/9).
Jokowi mengatakan hal tersebut yang menjadikan dirinya kerap mengunjungi IKN untuk memeriksa progres perkembangan IKN.
"Tapi akan kita terus berkunjung ke sana, tiga hari, empat hari, untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala OIKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali," ujarnya.
-Listrik dan Air Harus Siap
Jokowi menyebut pemindahan ASN tidak segampang yang dibayangkan. Menurutnya, perlu adanya kesiapan hal-hal lain seperti listrik dan air.
"Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu," kata Jokowi usai meresmikan Flyover Juanda, di Surabaya, Jumat (6/9).
Berdasarkan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai 2024 hingga 2029 melalui tiga prioritas.
Reporter Magang : Maria Hermina Kristin