Jokowi: Saya panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara

Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya adalah Panglima tertinggi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Ini disampaikannya saat meminta menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugas masing-masing dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya adalah Panglima tertinggi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Ini disampaikannya saat meminta menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugas masing-masing dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut dan Udara, saya perintahkan kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing!" ucapnya saat memberikan sambutan di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Jokowi juga meminta agar menteri dan pimpinan lembaga terus bekerja sama, bersinergi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, menteri dan pimpinan lembaga harus menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

Dia mengingatkan, politik dalam negeri harus kondusif. Oleh karena itu, menteri dan pimpinan lembaga tidak boleh membuat kegaduhan atau mengeluarkan pernyataan kontroversial.

"Jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung," tegasnya.

Jika ada kesalahpahaman atau terjadi miskomunikasi antara lembaga dan kementerian maka harus diselesaikan di tingkat Menteri Koordinator. Apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat Menteri Koordinator, maka bisa didorong ke Wakil Presiden.

"Masih belum selesai (di tingkat Wapres), bisa ke saya," sambungnya.

Kontroversi pernyataan Gatot Nurmantyo mengenai rencana pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer menarik perhatian politik nasional. Bahkan, Presiden turun tangan untuk mencari tahu akar persoalannya.

Jokowi memanggil Gatot pada Selasa (26/9) malam, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Namun, Kepala Negara enggan membeberkan hasil pertemuannya. Dia hanya menegaskan, sudah mendapat penjelasan lengkap dari Gatot soal informasi pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer.

Sementara Menko Polhukam Wiranto mengklarifikasi polemik pernyataan Panglima TNI pada Minggu (24/9) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Wiranto menuturkan polemik itu terjadi akibat kesalahan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima. Penjelasan Wiranto disampaikan setelah mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wiranto menjelaskan, senjata itu sebetulnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk.

Baca juga:
Jokowi: Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan!
Presiden Jokowi: Politik harus kondusif!
Soal 5.000 senjata ilegal, Panglima TNI diingatkan tentang sumpah prajurit
Wiranto diminta inisiasi MoU antara TNI & lembaga non militer soal senjata
Polri akui impor 280 pucuk senjata dan ribuan amunisi
Menko Polhukam minta soal isu senpi ilegal tak digoreng lagi