Jokowi: Saya tidak ingin KPK lemah!
Jokowi: Saya tidak ingin KPK lemah! Jokowi mengaku tak ingin mengintervensi kewenangan DPR dalam hal apapun termasuk angket KPK. Dia hanya mengingatkan, semua pihak harus mendukung KPK.
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat. Ini menanggapi bergulirnya angket KPK oleh DPR RI.
"Ya kalau saya tidak ingin KPK lemah. Sudah. KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendor karena negara kita masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi," tegas Jokowi di Balai Wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6).
Jokowi mengaku tak ingin mengintervensi kewenangan DPR dalam hal apapun termasuk angket KPK. Dia hanya mengingatkan, semua pihak harus mendukung KPK.
"Kalau memang (KPK) harus ada diperbaiki ya diperbaiki, kalau memang harus ada yang dibenahi ya dibenahi, tapi bahwa kita memerlukan KPK yang kuat," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap, Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK.
"Presiden pasti mengamati mudah-mudahan presiden mengambil sikap," ujar Agus saat menghadiri pembukaan konvensi anti korupsi jilid II tahun 2017 di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6).
Meski sejumlah polemik dihadapi, Agus masih optimis dukungan terhadap komisi antirasuah pun tak kunjung surut. Mantan ketua LKPP itu pun berujar eksistensi KPK saat ini lantaran dukungan kuat dari berbagai macam elemen masyarakat.
"Semoga ini menyadarkan banyak pihak yang ingin melemahkan KPK," tukasnya.
Baca juga:
Fahri, Fadli dan 23 anggota pansus angket KPK dilaporkan ke MKD
Pemerintah tak bisa campuri Pansus angket KPK
Cibiran dan sindiran Pansus angket saat KPK minta bantuan Presiden
KPK akan tanyakan kesanggupan Polda Metro tangani kasus Novel
Kasus suap opini WTP, KPK panggil 4 direktur Kementerian Desa
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).