Jokowi: Sebelum Panama saya sudah tahu detail karena punya alatnya
Jokowi mengaku telah mengetahui data perusahaan maupun warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengetahui data perusahaan maupun warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri hanya untuk menghindari pajak. Seiring bergulirnya waktu, diperkirakan pada tahun 2017 atau 2018 seluruh data-data tersebut mulai menjadi rahasia umum.
"Sebelum Panama saya sudah tahu detail karena kita sudah punya alatnya. Bapak nyimpan di Swiss saya tahu, bapak simpan di negeri mana saya tahu," papar Jokowi dalam Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, beredarnya data Panama Papers akan menjadi tambahaan data-data yang dimiliki pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tax amnesty atau pengampunan pajak. Dengan demikian, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menaikkan terget lebih tinggi.
Sebab, menurut Pramono, seseorang atau perusahaan yang menyimpan uang di luar negeri terindikasi menghindari pajak. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal lain yang belum diketahui.
"Pasti salah satunya berkaitan dengan pajak," terangnya.
Ditegaskan politikus PDIP ini, pemerintah akan memburu jika diketahui ada pejabat negara yang terbukti mengambil duit negara namun menghindari pembayaran pajak.
"Baik koruptor lama maupun kotuptor baru yang menghindari pajak kita kejar," pungkasnya.
Baca juga:
Menkeu imbau pengusaha RI terkait Panama Papers repatriasi dana
Panama Papers terus makan korban di Eropa, giliran PM Inggris kena
Putin: Panama Papers cara AS melemahkan Rusia
Banyak uang orang Indonesia di British Virgin Island
PPATK sejak lama lacak nama orang Indonesia di Panama Papers
Kapolri soal Panama Papers: Jelas itu menghindari masalah pajak
JK soal Panama Papers: Kalau masalahnya pajak ya bikin pengampunan
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Presiden Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).