Jokowi soal Carut Marut PON Aceh-Sumut: Setiap Event Besar Pasti Ada Koreksi dan Perbaikan
Jokowi mengatakan, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kisruh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Di antaranya mengenai penyediaan makanan bagi kontingen termasuk masalah pertandingan.
Jokowi menyebut, segala kegiatan pemerintah selalu akan ada evaluasi. Menurutnya, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi.
- Alasan Jokowi Tak Hadiri Penutupan PON Aceh-Sumut Hari Ini
- VIDEO: Tegas! Jokowi Respons Carut Marut PON 2024 "Tiap Event Besar Pasti Ada Koreksi"
- Jokowi Tertawa Terbahak-bahak Tahu Pramono Anung Maju Pilkada Jakarta 2024
- Jokowi Sentil Ruwetnya Perizinan di Indonesia: Duit Sudah Habis Sebelum Event Terjadi
Kepala Negara menjawab ini ketika ditanya apakah ada evaluasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terkait kisruh PON 2024.
"Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
"Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi pasti ada perbaikan, baik masalah venue, masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki," sambungnya.
Lebih lanjut, eks Wali Kota Solo ini meminta persoalan PON 2024 ditanyakan langsung ke panitian maupun Menpora.
"Ya itu ditanyakan ke panitia lah, nanti itu ditanyakan ke Menpora," ucap Jokowi.
Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana. Polri turun tangan mendalami perkara tersebut.
"Dari tim tersebut menyelenggarakan pendampingan atas dugaan pengelolaan anggaran yang akan nantinya terindikasi dengan kegiatan korupsi," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago kepada wartawan, Sabtu (14/9).
Sejauh ini, tim Bareskrim Polri lewat satgas yang dibentuk tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam rangka menemukan perbuatan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.
"Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, dari hasil pendampingan tersebut apabila ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan keuangan, Polri siap melakukan penyelidikan dan penyidikan," jelas dia.