Jokowi soal Kemungkinan Reshuffle Lagi: Kalau Diharuskan, Kenapa Tidak?
Jokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal kemungkinan perombakan atau reshuffle lagi di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
- Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran
- Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet Jelang Masa Jabatan Berakhir, Mendag Zulhas Bilang Begini
- Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Jokowi: Kalau Diperlukan
- Jokowi Beri Kode Reshuffle Kabinet: Bisa Saja Kalau Diperlukan
Jokowi soal Kemungkinan Reshuffle Lagi: Kalau Diharuskan, Kenapa Tidak?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal kemungkinan perombakan atau reshuffle lagi di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Jokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
"Ya, namanya kalau kebutuhan, kalau diharuskan, kenapa tidak?" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Jokowi Lantik AHY dan Hadi Tjahjanto
Jokowi baru saja melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hadi mengisi kursi Menko Polhukam usai Mahfud MD mengundurkan diri. Sementara AHY mengisi posisi Menteri ATR yang ditinggalkan Hadi.
Pelantikan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Pelantikan Hadi dan Agus dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Kemudian, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.