Jokowi Soroti Tiga Hal di Forum Indonesia Pasifik
Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara negara-negara di kawasan pasifik termasuk di level parlemen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan 3 sektor penting perihal permasalahan dunia yang saat ini dibutuhkan penanganan bersama. Pertama, terkait perubahan iklim dimana PBB memprediksi air laut bakal naik.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara negara-negara di kawasan pasifik termasuk di level parlemen.
- Sekumpulan Orang Temui Jokowi di Solo Bahas IKN, Siapa Mereka?
- Jokowi Singgung Solidaritas Internasional Menurun di Forum Indonesia-Afrika
- Jokowi Diundang Kongres III Partai NasDem, Istana: Tunggu Kepastiannya Besok
- Buka Forum Parlemen RI-Pasifik Bersama Jokowi, Puan Bicara Prinsip Kesetaraan di Kawasan
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani bersama beberapa perwakilan fraksi DPR.
"PBB memperkirakan kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter sampai (tahun) 2100, ini merupakan ancaman besar bagi kawasan kita," kata Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (25/7).
"Sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal ini dengan adaptasi kebijakan dan peningkatan kerja sama infrastruktur dan lingkungan," sambungnya.
Kedua, Jokowi menyinggung terkait ekonomi biru yang merupakan potensi besar kawasan asia pasifik. Menurutnya, sektor ini berpotensi menyumbang hingga 10 persen PDB jika dikelola secara berkelanjutan.
"Sehingga dibutuhkan dorongan dari parlemen untuk peningkatan konektivitas kawasan, serta kolabrasi dalam penegakan hukum dan konservasi sumber daya laut," ucapnya.
Ketiga, Jokowi menilai perlunya menjaga kedaulatan wilayah serta pengembangan SDM. Khususnya bagi perempuan dan pemuda untuk meningkatkan produktivitas.
"Melalui kemitraan parlemen ini mari kita perkuat semangat persaudaraan rasa saling percaya dan sikap saling menhormati termasuk penghromatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah," tuturnya.
"Butuh penyusunan regulasi dari parlemen untuk mendorong kerja sama people to people, membagi knowledge sharing, experience sharing yang mencakup semua lapisan masyarakat," pungkasnya.