Jokowi: Stabilitas Laut China Selatan Tercipta Jika Semua Negara Hormati UNCLOS 1982
Muhyiddin sependapat dengan Jokowi. Dia menilai penyelesaian berdasarkan dengan prinsip undang-undang anatarbangsa, termasuk UNCLOS 1982.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin membahas terkait stabilitas dan keamanan kawasan.
Salah satunya terkait konflik Laut China Selatan, Jokowi pun menekankan stabilitas akan terjadi jika semua negara menghormati hukum yang berlaku.
-
Kenapa Presiden Jokowi membahas konflik Laut China Selatan dengan Presiden Marcos? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. "Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan)," jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi diajak berfoto bersama? Jokowi bersama Menhan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf kemudian kompak berfoto bersama menggunakan jaket bomber berwarna biru tua.
"Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982," kata Jokowi di Istana, Jakarta Pusat, Jumat (5/2).
Muhyiddin sependapat dengan Jokowi. Dia menilai penyelesaian berdasarkan dengan prinsip undang-undang anatarbangsa, termasuk UNCLOS 1982.
"Semua pihak perlu mengelak dari mengambil tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif (self–restraint) serta juga mengelak tindakan berkaitan ketenteraan (militarisation)," kata Muhyiddin.
Dia juga menegaskan Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan isu terkait Laut China Selatan. Yaitu secara konstruktif, serta menggunakan cara diplomatik.
"Malaysia komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif, menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai," ungkap Muhyiddin.
Baca juga:
Indonesia dan Malaysia Komitmen Lawan Diskriminasi Sawit
Jokowi & PM Malaysia akan Utus Menlu Bahas Dampak Kudeta Myanmar di Tingkat ASEAN
Bertemu PM Malaysia, Jokowi Minta Penyelesaian MoU Perlindungan Pekerja Migran
CEK FAKTA: Tidak Benar Jalan Tol Pertama di Sumatera Dibangun Era Presiden Jokowi
Usai Pertemuan Bilateral, Jokowi dan PM Malaysia Salat Jumat di Masjid Istana