Jusuf Kalla Soroti Jalan Rusak di Daerah: Ini Contoh Ketidakadilan
Meskipun jalan tol sepanjang 2.600 kilometer telah terbangun, akan tetapi dikatakan JK, ada 170.000 kilometer jalan raya rusak sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyoroti ketidakadilan terjadi di Indonesia. Menurut JK, salah satu contoh ketidakadilan itu adalah soal jalan rusak seperti di Lampung, Jambi, hingga Makassar.
Meskipun jalan tol sepanjang 2.600 kilometer telah terbangun, akan tetapi dikatakan JK, ada 170.000 kilometer jalan raya rusak sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"30 persen jalan (raya) di Indonesia sulit dipakai menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan," kata JK dalam pidatonya di acara Puncak Milad 21 PKS, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).
Soroti Pembangunan Tol
JK mengatakan, rakyat biasa yang tak mampu membayar tol dan tidak mendapatkan haknya karena ratusan ribu kilometer jalan raya justru rusak parah. Padahal menurut JK, jalan raya sangat mendesak, sebab setiap harinya digunakan rakyat Indonesia.
"Artinya adalah, orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik, karena dia bayar. Tapi jalan rakyat, yang dijalani tiap hari oleh petani kita, pedagang kecil, oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat, itu contoh yang kecil saja," kata JK.
"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi enggak ada tentu enggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," ujar JK.
Lebih lanjut dia menambahkan, siapapun nanti yang akan menjadi presiden harus menyelesaikan tugas ini.
"Itu prinsip keadilan. Siapapun nanti presiden yang baru harus mengubah," pungkasnya.
(mdk/gil)