Kapolri bakal copot Kapolda jika gagal cegah konflik sosial
Kapolri bakal copot Kapolda jika gagal cegah konflik sosial. Tito bahkan tak segan-segan untuk mencopot anak buahnya jika tak mampu menjaga Kamtibmas, terutama dalam mencegah terjadinya konflik sosial.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa agar anak buahnya untuk melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas). Tito bahkan tak segan-segan untuk mencopot anak buahnya jika tak mampu menjaga Kamtibmas, terutama dalam mencegah terjadinya konflik sosial.
"Polri harus bisa membuktikan bahwa mampu menjaga Kamtibmas. penekanan saya cuma satu yang paling utama, yaitu (mencegah) konflik sosial," tegas Tito dalam sambutannya di acara Rapim Polri di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Ari Dono Sukmanto menjabat sebagai Kapolri? Dia menjabat antara 23 Oktober 2019 hingga 1 November 2019 alias 1 pekan 2 hari.
-
Kenapa Ari Dono Sukmanto menjadi Kapolri? Saat itu Ari yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri naik menjadi Kapolri sebagai pelaksana tugas.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Kapan wisuda anggota Polri di Turki? Acara tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat.
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.
Menurutnya, penegasan itu ia lakukan ke anak buahnya karena dampak dari konflik sosial sangatlah besar dan salah satunya seperti kasus kejahatan konvensional seperti pencurian dan sebagainya. Namun, meskipun terjadi seribu kali dalam sehari tak akan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan pemerintah.
"Tetapi sekali terjadi konflik sosial massal, berbau suku, ras, apalagi yang berbau keagamaan, ini tak boleh terjadi. Cukuplah Ambon, cukuplah Poso. Poso dan Ambon kita selesaikan dalam waktu yang sangat lama," katanya.
Sampai saat ini, sudah hampir 19 tahun konflik sosial terjadi di Poso dan belum juga tuntas. Oleh karenanya, Satgas Operasi Tinombala sampai saat ini masih dan khusus ditugaskan untuk menjaga Kamtibmas di Poso.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga sudah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemetaan yang menurutnya rawan terjadi konflik sosial. Terlebih lagi sebanyak 171 wilayah mengikuti Pilkada serentak 2018
Karena itu, Jenderal bintang empat tersebut meminta jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi konflik di wilayahnya masing-masing dan mampu menyelesaikan agar tak terjadi konflik yang besar terjadi. Apalagi saat ini sebanyak 171 wilayah melaksanakan Pilkada Serentak 2018.
"Kalau sampai meledak maka dari Mabes Polri akan menurunkan dua tim, yakni Tim Itwasum dan Tim Propam Polri yang nantinya akan melakukan penyelidikan internal. Keduanya akan mengecek apakah konflik sosial tersebut terjadi tanpa adanya informasi intelijen dari anggota di lapangan kepada pimpinan," ujarnya.
Jika memang adanya atau terbukti bersalah pada fungsi Intelijen di lapangan, maka mantan Kapolda Papua ini tak segan-segan mencopot Kasat Intel dan Kasat Binmas di tingkat Polres atau Direktur Intelkam dan Direktur Binmas di tingkat Polda.
Namun, jika ternyata anggota di lapangan sudah melaporkan potensi konflik sosial tersebut tetapi pimpinan tidak mengambil respons yang tepat, cepat dengan segenap sumber dayanya, Tito pun tak segan untuk mencopot Kapolres dan Kapolda di wilayah tersebut.
"Berarti mereka enggak kerja. Ini kira-kira kebijakan-kebijakan yang saya ambil saat itu, dan ini sudah jalan. Yang copot juga sudah banyak. Sehingga kita melihat kasus-kasus konflik sosial relatif menurun saat ini selama dua tahun terakhir," tandasnya.
(mdk/eko)