Kapolri minta pilkada ditunda jika anggaran pengamanan kurang

Namun Polri masih mengupayakan agar anggaran pengamanan senilai Rp 1 triliun bisa dipenuhi pemerintah.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Pol Badrodin Haiti mengakui jika anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 selesai. Dalam catatannya masih ada sekitar Rp 500 miliar yang belum dicairkan oleh pemerintah.

Polri telah menganggarkan biaya pengamanan pilkada sebesar Rp 1.075.924.924.440.201. Namun dari dana yang diusulkan Polri, pemerintah daerah baru menyetujui Rp 363.231.471.155 rupiah. Masih kurang sekitar Rp 700 miliar lagi. Namun Badrodin menyangkal jika kekurangannya sebesar itu.

‎"Sudah ada perkembangan, kalo gak salah ada kekurangannya tapi enggak segitu, (kekurangan anggaran) sekitar 500an," kata Badrodin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut dia, anggaran tersebut penting segera direalisasikan demi keamanan dalam penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember nanti. Karena itu, jika pemerintah tak bisa menyetujui alokasi anggaran yang diminta Polri, dia menyarankan agar pilkada serentak dibeberapa daerah ditunda dulu.

"Kan kita bisa rekomendasikan supaya yang belum ada anggarannya ya ditunda saja. Ya yang sudah ada anggarannya siap jalan. Tetapi kita belum final masih ada upaya-upaya yang akan kita lakukan," kata Badrodin.

Badrodin mengatakan bahwa setelah ini akan ada rapat lagi dengan Mendagri. Di situ akan diusahakan untuk bisa dikoordinasikan dengan pemerintah-pemerintah di daerah.

Baca juga:
Dualisme PPP & Golkar, KPU tetap pada SK Menkum HAM buat pilkada
KPU soal surat edaran petahana: Konflik kepentingannya seperti apa?
KPU sebut aturan soal politik dinasti buat perbaiki demokrasi
Antikorupsi jadi materi pokok sekolah calon kepala daerah PDIP
Jokowi diminta isi pembekalan calon kepala daerah PDIP
Sekolah partai PDIP dinilai jembatani kepentingan publik dan parpol