Kapolri: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Ormas & Aksi Premanisme!

"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," tegas Idham.

2020-12-03 20:13:18

Kapolri Jenderal Idham Azis angkat suara terkait penyidik dihalang-halangi saat datangi rumah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dengan premanisme.

"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," kata Idham dalam keterangannya, Kamis (3/12).

Menurutnya, seluruh stakeholder ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia. Karena adanya ancaman pidana yang sudan diatur dengan jelas bila ada pihak- pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," tegas Idham.

Sementara itu, ia memastikan jika Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

"Polri selalu mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi," pungkasnya.

Polri Dihalangi FPI Saat Kasih Surat Pemanggilan

Sebelumnya, Laskar Front Pembela Islam (FPI) sempat menghalang-halangi penyidik Polri di Petamburan, Jakarta Pusat. Kedatangan penyidik untuk mengantarkan surat pemanggilan kedua terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI).

Diketahui, Rizieq tidak memenuhi panggilan pertama penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan massa di Petamburan beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono menjelaskan Indonesia negara hukum.

"Dari awal berdirinya negara ini kita sudah sepakat, kita sama-sama sepakat negara kita negara hukum," kata Awi saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (2/12).

"Saya pikir masyarakat juga harus tahu bahwasanya kita harus tunduk kepada hukum siapa saja itu tak ada ketercualian," sambungnya.

Ia menegaskan pendukung Rizieq bersikap suportif. "Kita harus sama-sama tegakkan. Kalau memang ybs dalam hal ini melakukan pelanggaran pelanggaran hukum tentunya harus supportif dong, begitu," tuturnya.

Pun Awi menjelaskan perjalanan kasus Rizieq Syihab yang tengah ditangani Polda Metro.

"Polisi dari awal proses ini ada SOP yang dilakukan mulai dari penyelidikan kemudian digelar, naik ke penyidikan kemudian lakukan pemanggilan-pemanggilan. Kalau kita sepakat negara hukum, silakan taat hukum," jelasnya.

"Tentunya kita sayangkan kalau masih ada orang-orang yang tidak taat hukum. Paham ya rekan-rekan. Dan Semuanya tentunya ada sanksinya. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya kita negara hukum," tambahnya.

Baca juga:
Kompolnas Sebut 'Geng Solo, Pejaten & Makassar' di Bursa Calon Kapolri Cuma Rumor
Buru Ali Kalora Cs, Kapolri Perintahkan Kapolda Sulteng Berkantor di Poso
Polri Pastikan Kabar Kapolri Terpapar Covid-19 Hoaks
Kapolri Harap Polairud Dukung Pengamanan Distribusi Kotak Suara Pilkada
Kapolri: Jika Ketemu Kelompok MIT Lalu Mereka Melawan, Tembak Mati Saja
Menuju Indonesia Maju, Kapolri Minta Korlantas Wujudkan Layanan Prima di Era Digital

(mdk/rhm)