Kapolri sebut KPK minta dijaga Brimob bersenjata saat geledah DPR

Badrodin menjelaskan meminta bantuan aparat keamanan merupakan hak dari KPK.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan Brimob bersenjata lengkap saat menggeledah beberapa ruangan anggota DPR merupakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Polri, kata Badrodin, hanya memenuhi permintaan KPK terhadap penjagaan.

"Sepenuhnya apakah itu harus bersenjata atau tidak, kalau memang KPK minta enggak bersenjata ya kita enggak bersenjata. Kasih Sabhara saja. Itu kan kewenangan sudah pada kewenangan KPK, ya silakan, ya boleh-boleh saja, itu kan yang menggunakan KPK," kata Badrodin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Badrodin menjelaskan meminta bantuan aparat keamanan merupakan hak dari KPK. Sedangkan Polri hanya memposisikan diri sebagai pemberi fasilitas keamanan sesuai permintaan.

"Tanyakan pada KPK bukan tanyakan pada Polri karena memang kerjasama antara KPK dan Polri diantaranya adalah bantuan keamanan dalam melaksanakan tindakan KPK. Nah tindakan KPK itu bisa penggeledahan bisa penangkapan, bisa penyitaan," tuturnya.

Badrodin juga mengatakan dalam beberapa proses penggeledahan di daerah, ada perlawanan terhadap KPK. Maka dari itu dia memaklumi jika KPK meminta bantuan pengamanan.

"Beberapa di daerah itu waktu penggeledahan, waktu penangkapan mendapatkan perlawanan, nah siapa yang melindungi KPK. Karena itu minta bantuan pengamanan dari Polri. Namanya unsur pengamanan ya pasti bersenjata," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ngamuk. Ia marah-marah kepada para penyidik KPK yang tengah melakukan penggeledahan di lantai 6 Gedung Nusantara I, tepatnya di ruang kerja anggota DPR Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu yang terjerat kasus dugaan suap terkait pembahasan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) tahun 2016.

Rupanya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini naik pitam melihat penyidik KPK membawa serta beberapa anggota Brimob lengkap dengan senjata api laras panjang.

"Jangan geledah bawa-bawa senjata," semprot Fahri kepada penyidik KPK saat mendatangi ruang penggeledahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/1).

Saking marahnya, Fahri berani bertanggung jawab atas larangannya itu kepada Kapolri langsung. "Tidak boleh bawa senjata ke sini (DPR). Nanti saya bilang Kapolri, saya yang tanggung jawab," ujarnya membentak.