Kapolri Siapkan 45.000 Personel Jaga Sidang Putusan Sengketa Pemilu di MK
Tito mengatakan, kemungkinan pihaknya akan menutup sepanjang jalan dari dan menuju MK agar sidang berjalan kondusif. Hal tersebut dilakukan jika para pengunjuk rasa nekad menjalankan aksi di depan Gedung MK.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut akan mengerahkan sekitar 45 ribu personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan rencananya digelar Kamis 27 Juni 2019.
"Saya berkoordinasi dengan panglima TNI, Bapak KSAD, kita sudah persiapkan pasukan, saya kira hampir 45 ribu ya," ujar Tito di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Bagaimana proses pergantian Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Pileg PSI? "Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar di Mahkamah Konstitusi? Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).
Tito mengatakan, kemungkinan pihaknya akan menutup sepanjang jalan dari dan menuju MK agar sidang berjalan kondusif. Hal tersebut dilakukan jika para pengunjuk rasa nekad menjalankan aksi di depan Gedung MK.
"Kita akan jaga, kalau perlu kita tutup, kita tutup kemudian kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, sepanjang kalau mengganggu kepentingan publik kita akan bubarkan," kata dia.
Dalam mengamankan aksi nanti, Tito sudah mengintruksikan jajaran Polri untuk tidak membawa peluru tajam. Jika para pengunjuk rasa berulah, menurut Tito pihaknya sudah mengantongi prosedur tetap membubarkan massa aksi.
"Kalau para pelaku unjuk rasa baik-baik, ya pasti kita akan baik-baik, enggak ganggu masyarakat kita juga pasti baik-baik, dari dulu gitu, ratusan kali kita menangani kalau ada yang melakukan kerusuhan pasti kita lakukan tindakan tegas, tapi tindakan tegasnya terukur. Maka saya perintahkan jangan bawa peluru tajam," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Ulama Aceh Minta Masyarakat Terima Apapun Keputusan MK
Ma'ruf Amin Imbau Tak Ada Demo Berujung Kerusuhan Jelang Putusan Sidang MK
Ma'ruf Amin Pastikan NU Patuh, Tak Ada Aksi Saat MK Putuskan Sengketa Pilpres
Hakim MK Diharapkan Beri Putusan Adil Sesuai Fakta Sidang Sengketa Pilpres
PAN Jadikan Putusan Sengketa Pilpres Rujukan Tentukan Sikap Politik
Jelang Putusan, Ini 3 Alasan Kubu Jokowi Yakin Menang di MK