Kasus polisi cuekin aduan warga, Polri berkilah kekurangan personel

"Cuma kan ada keterbatasan-keterbatasan. Kita juga harus sama-sama mengerti dan menyadari."

Beberapa hari lalu Diki Septiani mengeluh di dalam akun Facebook-nya perihal pelayanan buruk petugas kepolisian dalam penanganan penodongan yang terjadi di Pos Pantau Tanah Merdeka, Jakarta Utara. Masyarakat lebih memilih mempublikasikan kasus ke media sosial ketimbang lapor ke polisi yang terkesan mengabaikan laporan masyarakat.

Terkait masalah itu Kadiv Humas Mabes Polri Anton Charliyan menanggapi persoalan tersebut. Menurut Dia dalam sistem Polri itu ada tingkatannya, misalnya Polsek dianggap kurang mampu maka lapor ke Polres, Polres kurang mampu lapor ke Polda, Polda kurang mampu bisa lapor ke Mabes Polri.

"Ya kadang-kadang kan ada masalah yang menjadi perhatian penyidik atau karena laporan terlalu banyak. Mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak. Dari mulai kehilangan sandal jepit sampai pembunuhan, apa enggak pusing, semuanya bertumpuk, semua ingin didahulukan," bebernya.

Menurut Anton, polisi tidak akan berani mengabaikan laporan masyarakat jika ada bukti. Oleh sebab itu bagi masyarakat yang ingin melaporkan sebuah kasus harus ada bukti yang kongkrit.

"Kalau masyarakat betul-betul ada bukti, polisi tidak berani main-main. Saya yakin tidak berani. Jadi harus kita teliti kembali alasan-alasannya kenapa mereka seperti itu," paparnya.

Polri mengimbau kepada masyarakat agar bersabar, pihak Polri mengakui personel di lapangan terbatas jumlahnya sehingga tidak semua laporan bisa ditangani.

"Ini merupakan suatu kendala, semua ingin cepat. Jadi perlu kesabaran kita juga terus mendorong penyidik untuk memproses laporan -laporan dari masyarakat," imbuhnya.

Menurut Anton, bagi korban kasusnya dianggap paling penting, contohnya, saya kehilangan sandal jepit, bagi saya ini sangat penting, jadi semua urusan itu paling penting bagi diri masing-masing dan semua ingin disegerakan.

Di samping itu keterbatasan personel Polri di lapangan menjadi salah satu sebab lambatnya proses atau penanganan kasus yang terjadi.

"Anggota kami terbatas dan kadang kala polisi menjadi bingung, kalau gitu mana yang harus didahulukan?," tanyanya.

Pihak Polri menyangkal jika saling lempar penanganan kasus, lebih lanjut Anton mengatakan bahwa semua anggota polisi yang bertugas punya tanggung jawab. Jika kasus itu terjadi di wilayahnya maka itu sudah menjadi tanggung jawab polisi yang ada di wilayah tersebut.

"Kita tidak saling lempar tugas. Seandainya polisi bisa dan kasusnya kecil saya yakin bisa ditangani, karena hati nurani polisi juga ingin membantu masyarakat, ingin menyelesaikan enggak ada keinginan polisi mau membiarkan. Enggak ada," tegas Anton.

Dia juga berharap semua kasus bisa tuntas. "Cuma kan ada keterbatasan-keterbatasan. Kita juga harus sama-sama mengerti dan menyadari," pintanya.

Anton mengaku pernah diminta sahabatnya untuk menyelesaikan suatu kasus, Namun penyidik tetap independen. "Saya sendiri kadang-kadang sering ada kawan minta tolong kepada penyidik, dan ternyata mereka cukup independen, mereka tidak takut lagi dengan atasannya, bahkan jenderal, mereka cukup proporsional, semua kasus ditangani," pungkasnya.

Baca juga:
Jadi kapolda, Tito perintahkan anak buah sering blusukan
Polri janji sanksi tegas petugas yang cuek pada laporan warga
Sopir ini berani minta polisi tunjukkan surat resmi razia
Sudah hukum anak buah, Kapolres Jakut mau bertemu pelapor penodongan
Cuek dilaporkan ada penodongan, 7 polisi terancam tak naik pangkat
Kelakuan polisi baru tangkap penjahat usai kasus ramai dibahas di FB
Polisi pastikan uang hancur di dalam 62 karung asli