KBNU akan Datangi KPK Tanyakan Perkembangan Penanganan Kasus
Koordinator Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara Wahyudin akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menanyakan laporannya terkait kasus dugaan korupsi di Pelabuhan Marunda.
Koordinator Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara Wahyudin akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menanyakan laporannya terkait kasus dugaan korupsi di Pelabuhan Marunda.
"Kita akan ke sana (KPK) lagi. Kita kajian dulu dengan tim terkait teknisnya seperti apa," ujar Wahyuddin kepada wartawan, Senin (2/9).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Wahyuddin mengaku geram dengan KPK karena laporannya tidak didalami. Padahal, kata dia, sejumlah bukti sudah diserahkan ke KPK.
Wahyudin mengungkapkan, sejak menyerahkan berkas laporan ke KPK sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari KPK terkait kasus ini. Padahal, lanjut Wahyudin, kasus tersebut sudah jadi sorotan publik. Bahkan tidak hanya KBNU Jakarta Utara yang melaporkan kasus ini. F-MAKI (Front Masyarakat Anti Korupsi) malah lebih dulu melaporkan.
"Kasus dugaan korupsi di KBN ini lama. Padahal kasus ini juga disorot banyak media. Kami tidak akan membiarkan kasus ini mengendap. KBNU akan datang lagi KPK. Tolong KPK serius karena hal-hal seperti itu merugikan (keuangan negara)," pinta dia.
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta KPK progresif dan profesional menangani sejumlah kasus. Dia menegaskan banyak catatan yang harus dibenahi KPK, meski lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut sudah menjalankan tugasnya secara profesional untuk menuntaskan sejumlah dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.
"Sejauh ini banyak catatan KPK seperti yang disampaikan oleh DPR. Itu yang harus dibenahi," kata Lucius.
Sebelumnya, KBNU Jakarta Utara melaporkan dugaan korupsi terkait Pelabuhan Marunda ini ke KPK RI dengan tanda terima laporan 004/KNU/VII/2019 dengan nomor registrasi: 56/200.
Baca juga:
Tak Ingin KPK Lemah, Haedar Nashir Ingatkan Pentingnya Integritas Capim
VIDEO: Pansel Umumkan 10 Nama Calon Pimpinan KPK
Agus Rahardjo Yakin Jokowi Komitmen dengan Pemberantasan Korupsi
Lolos 10 Besar Capim KPK, Irjen Firli Sebut Berantas Korupsi Tak Hanya OTT
Lolos 10 Besar Capim KPK, Alexander Marwata Siap Diuji Komisi III DPR
Ini Nama 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi