Kejagung Pastikan Hoaks Jaksa Agung Mengundurkan Diri

Kejaksaan Agung memastikan, terkait dengan informasi pengunduran Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin tidak benar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana.

"Terkait hoaks pengunduran diri Jaksa Agung menjawab informasi terkait dengan Jaksa Agung mengundurkan diri atau direshuffle dalam pelantikan kabinet pada 17 Juli 2023, secara tegas menyatakan bahwa informasi tersebut hoaks/bohong."

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana.

Merdeka.com

Ketut menegaskan, hingga kini Burhanuddin masih menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung.

Apalagi, memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan rushuffle kabinet pada Senin (17/7) kemarin.

Diwaktu yang bersamaan, Burhanuddin merayakan ulang tahun yang dilakukan secara sederhana.

Dalam perayaan itu, turut dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI serta pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.

"Hingga saat ini, Jaksa Agung masih tetap menjalankan tugas dan bekerja seperti biasanya."

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana.

Merdeka.com

Ketut memastikan, meski adanya informasi yang dipastikan hoaks tersebut. Korps Adhyaksa dipastikan masih tetap solid dalam melaksanakan tugasnya.

"Melalui siaran pers ini juga ditegaskan bahwa hingga kini, Kejaksaan sangat solid dan tidak terpengaruh dengan isu-isu tidak benar atau hoaks. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini adalah murni demi penegakan hukum," pungkasnya.

Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Plate tiga kali menjalani pemeriksaan.

Anggota Komisi III yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy memuji capaian kejaksaan agung.

Menurutnya, capaian Kejaksaan dalam angka lebih baik dibanding aparat penegak hukum lainnya di Indonesia. Yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Jokowi merespons soal Menpora Dito Ariotedjo yang dipanggil Kejaksaan Agung. Pemanggilan Dito untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi Johnny Plate.

Dito diduga menerima aliran dana mencapai Rp 27 miliar. Jokowi pun memberi perintah tegas agar Dito memenuhi proses hukum.