Kemendagri di Tengah Pusaran Jual Beli e-KTP dan KK
Adanya indikasi jual beli NIK dan KK pertama kali dikemukakan akun Twitter, @hendralm. Pihak Kemendagri tak melaporkan akun tersebut ke pihak kepolisian. Yang dilaporkan Kemendagri adalah mengenai kejadiannya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini menjadi sorotan, akibat dugaan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang diperjualbelikan di media sosial. Dugaan jual beli KK dan Nomor Induk Kependudukan di E-KTP di media sosial telah dilaporkan Kemendagri kepada Bareskrim Polri.
Adanya indikasi jual beli NIK dan KK pertama kali dikemukakan akun Twitter, @hendralm. Pihak Kemendagri tak melaporkan akun tersebut ke pihak kepolisian. Yang dilaporkan Kemendagri adalah mengenai kejadiannya.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan Joko Kendil memulai pengembaraannya? Joko Kendil mengaku berasal dari Lor Kadilangu. Dia mengatakan sudah pergi mengembara keliling dunia sejak usia 19 tahun.
-
Bagaimana proses kepergian Wibowo Wirjodiprodjo? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kenapa prajurit TNI menganiaya anggota KKB? Penyiksaan itu dilakukan prajurit TNI diduga kesal atas sikap Denius Kogoya yang ingin menebar teror membakar puskesmas kala itu.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
"Kami ini melaporkan adanya peristiwa yang di FB menjual dan membeli data kependudukan. Jadi kami tidak melaporkan orang, tidak melaporkan pemilik akun," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.
Karenanya, Kemendagri meminta polisi mendalami kabar tersebut. "Nanti polisi biarlah yang mendalami siapa pelaku jual belinya, karena kami belum tahu," jelas Zudan.
Zudan pun memastikan, data dari Dukcapil tidak ada yang bocor dari internal. Menurutnya, data itu bisa muncul karena dikumpulkan dari berbagai medsos. Sebab, banyak KK dan KTP elektronik yang muncul di medsos.
"Kalau kita klik, kita akan keluar datanya. Bisa ada pemulung data di sana. Nah pemulung data ini berbahaya. Karena sesuai UU adminduk, siapapun yang menjual belikan data, membeli data, memanfaatkan data secara gak benar, itu sanksinya dua tahun dan denda sampai 10 miliar," tandas dia.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi bagi yang melaporkannya kejadian tersebut.
"Soal ada yang melaporkan kami terima kasih. Ada netizen yang melaporkan lewat Facebook, kami terima kasih, mudah-mudahan data keterangan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan, dan menjadi bahan penelusuran Bareskrim dan internal Kemendagri, agar semakin cermat dan hati hati," ungkap Tjahjo.
Dia mengingatkan, netizen untuk tidak takut melapor jika menemukan hal serupa. "Jangan takut netizen ini, kami mengucapkan terima kasih anda memberikan informasi kami follow up. Kalau nggak ada data laporan, ya kami nggak tahu kalau ada jual beli di situ," pungkas Tjahjo.
Mabes Polri telah menerima laporan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri atas tersebarnya data pribadi dalam E-KTP dan KK tersebut.
Kini polisi masih menelusuri laporan yang diterima untuk ditindak lanjuti sesuai UU ITE dan Administrasi Kependudukan dalam Kerahasiaan Identitas.
Sejauh ini, analisis Kemendagri dan polisi mencatat, data-data pribadi yang beredar 80-90 persen merupakan data palsu. Namun, polisi juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak sembarangan mengunggah identitas secara daring.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Dugaan NIK dan KK Dijualbelikan, Komisi II DPR Dorong UU Keamanan Data Pribadi
Dukcapil Polisikan Akun Penyebar Informasi Jual Beli NIK & KK di Medsos
Agar Tak Disalahgunakan, Warga Diimbau Buat Konsensus Saat Serahkan Data Identitas
Kemendagri Laporkan Jual Beli KK dan NIK di Medsos ke Bareskrim
Polisi Kejar Pemilik Akun Sebar Jual Beli Data NIK dan KK
Hati-Hati, Ramai NIK dan KK Diperjualbelikan di Media Sosial