Kemendagri optimis Pilkada serentak 2018 berjalan aman
Kemendagri sendiri optimis Pilkada Serentak 2018 akan berjalan lebih baik dari Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Belajar dari Pilkada serentak sebelumnya, pada pesta demokrasi 2018 penyelenggara sudah melakukan berbagai persiapan secara matang.
Presiden Joko Widodo secara resmi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengatakan, libur nasional yang ditetapkan pemerintah pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan angkat partisipasi pemilih. Libur nasional ini berlaku pada tanggal 27 Juni 2018.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Di mana Desa Kemudo terletak? Desa Kemudo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berbagi inspirasi. Wilayah tersebut telah berhasil memupuk perekonomian warganya melalui pengolahan limbah industri yang berdiri di sana.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
"Memperhatikan Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2017 itu memang ada Keputusan Presiden yang menyatakan sebagai Hari Libur Nasional, karena di Undang-Undang juga mengatur begitu Pilkada itu hari libur atau hari yang diliburkan," katanya melalui pesan singkat, Selasa (26/6).
Dia menjelaskan, keputusan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional dilakukan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon kepala daerah sesuai dengan aspirasinya. Bahtiar mencontohkan jutaan masyarakat Jawa Barat, baik di Depok, Bogor hingga Bekasi yang bekerja di Jakarta.
"Bayangkan kalau tanggal 27 Juni dia tidak diliburkan, bagaimana dia? Pagi dia harus bekerja ke Jakarta kan waktunya terbatas. Kalau keluar masuk ke Jakarta kan paling tidak butuh waktu 3 sampai 5 jam. Saya kira tujuannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat," jelasnya.
Keputusan hari pencoblosan sebagai Hari Libur Nasional ini juga dilakukan pemerintah pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 lalu. Yakni atas pertimbangan/masukan Kemendagri KPU dan Bawaslu yang selanjutnya diusulkan ke Presiden.
Kemendagri sendiri optimis Pilkada Serentak 2018 akan berjalan lebih baik dari Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Belajar dari Pilkada serentak sebelumnya, pada pesta demokrasi 2018 penyelenggara sudah melakukan berbagai persiapan secara matang.
Koordinasi juga terus dilakukan dengan aparat keamanan termasuk menggalang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, agama dan seterusnya guna menciptakan cipta kondisi dan iklim yang kondusif di daerah yang yang akan menggelar Pilkada.
"Kita percaya tanggal 27 itu berjalan lancar, tertib, aman," tutup Bahtiar.
Baca juga:
Situasi sempat mencekam pasca-penembakan, Pilkada Papua dipastikan aman
3 Wilayah di Kaltim jadi fokus perhatian saat pilkada, ini imbauan Kapolda
Ngabalin sebut kritikan SBY soal netralitas TNI dan Polri pakai perasaan
Jelang hari pencoblosan, 95% personel Polda Sulsel sudah standby di TPS
1.669 Polisi disebar amankan 3.900 TPS di Tangerang