Kemendagri sebut timses kerap jadi agen proyek setelah kepala daerah menang
Dia mengungkapkan, memang sudah menjadi konsekuensi elektoral demokrasi para calon membutuhkan Timses. Tapi menurutnya hal ini belum diatur secara jelas.
Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang menganggap adanya tim sukses mengakibatkan kepala daerah melakukan korupsi. Untuk itu Kemendagri membentuk sistem pengawasan agar pratik korupsi kepala daerah tak lagi terulang.
"Praktik yang diamati oleh kita, Timses itu tidak berhenti di situ saja. Justru dalam banyak hal mereka seringkali menjadi agen, menjadi operator. Untuk itu kita katakan kita sudah membentuk sistem, sistem kita sudah ada, kita berharap kepala daerah bisa bekerja dengan tenang setelah dia terpilih," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/10).
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Kenapa Kurniawan Dwi Yulianto dipanggil "Kurus"? Pemain yang akrab dipanggil "Ade" dan juga sering dijuluki "Kurus" karena posturnya yang kecil ini lalu kembali ke Indonesia dan bermain di Liga Indonesia dan bermain dengan beberapa tim: PSM Makassar, PSPS Pekanbaru, PS Pelita Bakrie, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta , Persitara Jakarta Utara, Persela Lamongan,hingga PSMS Medan.
-
Kapan Kesepian Kronis muncul? Peristiwa besar dalam hidup, seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau pensiun, dapat menyebabkan kesepian.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Dia mengungkapkan, memang sudah menjadi konsekuensi elektoral demokrasi para calon membutuhkan Timses. Tapi menurutnya hal ini belum diatur secara jelas.
"Bagaimana peran mereka. Ada piutang-piutang politik yang terus membebani kepala daerah, mulai dari dia dilantik sampai dengan akhirnya," ungkapnya.
Akmal menganggap ini adalah persoalan kultur dari partai politik dalam mencalonkan seseorang. Selain itu, dia menambahkan, adanya faktor integritas kandidat yang menyebabkan seseorang terdorong melakukan korupsi sebab terjepit utang saat mengkampanyekan dirinya.
"Kandidat ini juga kan manusia biasa. Ketika terus didorong dia juga akan lemah, itu yang saya katakan mungkin pengawasan oleh masyarakat aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting ke depan untuk mengawal kinerja kepala daerah," tandasnya.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Cegah kepala daerah korupsi, politik dinasti harus dihentikan
Jual beli jabatan & perizinan jadi kasus terbanyak kepala daerah terjerat hukum
Kepala daerah marak ditangkap KPK, masyarakat ikut andil bertanggung jawab
Mahar politik dari parpol dinilai sebagai penyebab kepala daerah korupsi
Kemendagri sebut utang piutang politik jadi faktor kepala daerah terjerat korupsi
Marak kepala daerah ditangkap KPK, ini program Jokowi-Ma'ruf perangi korupsi