Kemendagri Latih 172 Ribu Aparatur Mencegah Praktik Korupsi di Desa
Dengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan pelatihan untuk 172.488 aparatur desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa, merencanakan pembangunan, serta mencegah praktik korupsi di desa.
“Kami berharap setiap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga desa-desa di Indonesia dapat saling belajar dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional,” kata La Ode di Jakarta, Kamis. Seperti dilansir dari Antara.
Dengan pelatihan ini, dia berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
La Ode menerangkan pelatihan ini juga merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
"Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan strategi pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Selain itu, Ia menerangkan Program P3PD sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antardesa untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas hidup di desa.
Dengan data dan riset yang akurat, diharapkan desa-desa dapat merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap ada saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal,” tambah La Ode.
La Ode juga menekankan pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antardesa untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas hidup di desa.
Sebagai informasi, kegiatan ini adalah kelanjutan dari program serupa tahun lalu yang telah melibatkan 33 provinsi dan 31.902 desa dengan partisipasi 120.781 aparatur desa atau mencapai 91,04 persen dari target peserta.
Adapun materi pelatihan pada P3PD tahun 2024 sebanyak 9 Pokok Bahasan (PB) di antaranya materi penyusunan peraturan di desa, perencanaan pembangunan desa Inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, materi gerakan PKK dan Posyandu, materi kewirausahaan, hingga materi pengelolaan data dan informasi desa.
“Ditambah dengan dua materi penceramah kepemimpinan dan materi pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa," pungkasnya.
Unsur tenaga pengajar yang terlibat yakni dari Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, Balai Besar Pemdes Malang, Balai Pemdes Lampung dan Yogyakarta sedangkan penceramah/narasumber untuk materi kepemimpinan berasal dari Dinas PMD, Kesbangpol, TNI, Baharkam Polri, Akademisi, BNN, dan Penceramah materi pencegahan korupsi berasal dari Bareskrim Polri, Kejaksaan, BPKP, BPK, dan Inspektorat.
Dalam pembukaan pelatihan P3PD di Kota Semarang, Jawa Tengah turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati, Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Jawa Tengah Tri Harso Widirahmanto, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, beserta seluruh Direktur dilingkup Ditjen Bina Pemdes.
Pelatihan aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa tahun 2024 ini akan melibatkan 32 provinsi kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 340 kabupaten, 31.872 desa dengan target aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa yang akan dilatih sebanyak 127.488 peserta.
