Kemenkes: Penurunan Imunisasi Selama Pandemi Berpotensi Picu KLB
Ia mengatakan hingga November 2021 ada 147 laporan suspek Difteri dengan 90 pemeriksaan spesimen di laboratorium dan 23 di antaranya terkonfirmasi.
Penurunan cakupan imunisasi selama pandemi COVID-19 berpotensi munculnya kejadian luar biasa (KLB) sejumlah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi, kata pejabat Kementerian Kesehatan.
"Akibat cakupan imunisasi yang tidak tercapai ada potensi KLB pada kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi/PD3I)," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondunuwu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Senin (22/11) siang.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
Ia mengatakan hingga November 2021 ada 147 laporan suspek Difteri dengan 90 pemeriksaan spesimen di laboratorium dan 23 di antaranya terkonfirmasi.
Selain itu, 54 laporan kasus Campak dan 91 laporan kasus Rubela. Lebih dari 80 persen laporan dialami pasien dengan status imunisasi tidak lengkap atau tidak jelas riwayat vaksinasinya.
Ia mengatakan program imunisasi nasional pernah mengalami keberhasilan pada 1980 di antaranya eradikasi penyakit cacar, sertifikat bebas polio pada 2006, eleminasi tetanus metarnal dan neonatal pada 2016.
Namun, cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional hingga Oktober 2021, katanya, baru tercapai 56,5 persen dari target 78 persen populasi sasaran. Provinsi yang mendekati target realisasi, di antaranya Bengkulu, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung.
Imunisasi dasar lengkap pada usia anak di antaranya Hepatitis B, BCG, Polio, dan DPT.
"Mulai 2019 sampai 2020 ada penurunan, karena berkaitan dengan COVID-19. Namun perbedaan jumlah sebelum pandemi tidak terlalu jauh," katanya.
Maxi menambahkan ada peluang cakupan imunisasi nasional pada 2021 meningkat sebab hingga saat ini baru 19 provinsi yang memberikan laporan.
"Ini yang kita kejar setiap pekan," katanya.
Dia menjelaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah meminta agar cakupan imunisasi nasional disurvei setiap tahun, sebab survei berkala setiap lima tahun sekali belum memberikan gambaran akurat pencapaian target.
Tantangan yang dihadapi program imunisasi selama masa pandemi, di antaranya pengadaan vaksin yang terhambat distribusi menuju kabupaten/kota sebab gudang penyimpanan vaksin di daerah yang penuh.
"Strateginya akan dibarengi dengan pengadaan vaksin COVID-19 dan imunisasi rutin ditingkatkan agar tidak menumpuk di gudang," katanya.
Selain itu, kata dia, tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 cenderung terkonsentrasi pada penanganan pasien COVID-19. Situasi pandemi darurat juga memaksa pelayanan posyandu tutup.
"Kami juga dihadapkan pada kendala masyarakat yang ragu dengan vaksin dan kesulitan menembus daerah pelosok," katanya.
Maxi memastikan Kemenkes telah mempersiapkan strategi untuk menanggulangi seluruh tantangan itu, salah satunya pelibatan TNI-Polri untuk menembus hingga masyarakat pelosok serta edukasi vaksinasi bagi kelompok masyarakat sasaran.
Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dihadiri Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pengurus Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (Itagi), dan pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI).
Rapat tersebut membahas pelaksanaan program vaksinasi regular, perkembangan pembahasan program imunisasi nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus, serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2021.
Baca juga:
Update Kasus Covid-19 per 20 November di RI: Ada 393 Pasien Positif, DKI Terbanyak
Wamenkes: Inovasi Diperlukan untuk Mencapai Indonesia Sehat
Mengenal Wamenkes Dante: Tak Punya Medsos, Hobi Fotografi Karena Kesepian
Kemenkes: Check in PeduliLindungi Penting untuk Pelacakan Covid-19
Kemenkes Sebut PTM di DIY dan Jateng yang Picu Kenaikan Kasus Covid-19
Menkes: Kasus Covid-19 Naik Sepekan Terakhir Karena Sekolah dan Lansia