Kemenko PMK utamakan perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan bencana NTB
Dalam setiap rapat koordinasi, Kemenko PMK selalu meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan bahwa perlindungan bagi seluruh anak dan perempuan korban bencana alam maksimal.
Pemerintah terus berupaya maksimal mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Nusa Tenggara Barat (NTB) usai terjadinya gempa bumi. Pemerintah juga memastikan pengungsi terpenuhi segala kebutuhannya. Termasuk penanganan pada anak-anak dan perempuan yang terus menjadi perhatian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.
"Pesan Ibu Menko agar anak-anak mendapatkan prioritas penanganan, baik dari kebutuhan tempat tinggal, makanan, pendidikan dan kesehatan," ujar Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
Dalam setiap rapat koordinasi, Kemenko PMK selalu meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan bahwa perlindungan bagi seluruh anak dan perempuan korban bencana alam maksimal.
Baru-baru ini beredar informasi bahwa penanganan panti-panti yang rusak belum maksimal. Hal ini langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Dinas Sosial dan BPBD Provinsi NTB.
"Informasi bahwa kurangnya perhatian Posko Bencana dan Pemerintah terhadap panti tidak benar," tegas Sonny.
Sonny menuturkan, saat ini bantuan dari Dinas Sosial bagi 239 LKSA atau panti di NTB mencapai 5.018 anak dengan rata-rata nominal Rp1 jt per anak telah diberikan selama Agustus-September ini.
"Selain itu ada 25 LKSA yang rusak dan kemarin sudah masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Rehab-Rekon yang sedang kami finalisasi. Tentunya akan ditindaklanjuti dengan perbaikan selama masa rehab-rekon ini," ujar Sonny.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan pihak terkait dipersilakan untuk menyampaikan masukan ke Pos Pendampingan Nasional di Mataram, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) dan Kemenko PMK, disertai data yang lengkap.
Kemudian, terkait peristiwa pemerkosaan yang dialami anak panti di Lombok, Sonny menegaskan bahwa Menko PMK telah menginstruksikan agar penanganan korban menjadi prioritas utama. Informasi yang diterima bahwa kejadian pemerkosaan di panti dan bukan di pengungsian.
"Sudah dilaksanakan pendampingan psikologi untuk mengatasi trauma korban," tutur Sonny.
Sonny menegaskan, saat ini dua orang pelaku pemerkosaan sudah ditahan di Polres Mataram. Kata dia, Menko PMK juga mengimbau KPAI untuk terus bersama-sama pemerintah mempercepat pemulihan pasca bencana NTB khususnya penanganan pengungsi anak-anak.
"Menko PMK juga meminta semua pihak untuk menjaga situasi penanganan bencana tetap kondusif dan tidak mengaitkan tindakan kriminal dengan bencana. Tentu kita harus menjaga perasaan korban," tuturnya.
Ke depan, Menko PMK menginstruksikan jajaran di Kemenko PMK untuk terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, Dinsos, dan dinas terkait, mengambil langkah nyata untuk perlindungan anak dan perempuan yang diperlukan, serta memberi perhatian bagi panti (LKSA). Dalam rakornis-rakornis sebelumnya, Kemenko PMK selalu menekankan pentingnya upaya untuk mengurangi risiko pemerkosaan dan pelecehan seksual di pengungsian.
"Menindaklanjuti arahan Ibu Menko, kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pemda untuk menekan risiko terulangnya kejadian yg memprihatinkan ini. Terutama di pengungsian," jelasnya.
(mdk/hrs)