Kepala Dinas di Bandung didakwa pungli Rp 63,9 juta
Kepala Dinas di Bandung didakwa pungli Rp 63,9 juta. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Dandan Riza Wardana didakwa melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 63,9 juta. Duit itu diterima dari para warga yang ingin mengajukan perizinan.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Dandan Riza Wardana didakwa melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 63,9 juta. Duit itu diterima dari para warga yang ingin mengajukan perizinan.
Dandan menjalani sidang perdana, atas kasus dugaan pungli di DPMPTSP Kota Bandung di Pengadilan, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung Rabu (14/6). Dandan menjadi pesakitan bersama lima terdakwa lainnya yang merupakan anak buahnya.
Mereka adalah Kadis Dandan Riza, Kabid Wawan Khaerullah, Sekpri (bidang B) Ayi Sundana, dan tiga orang staf yakni Mutia, Nurkiah, dan Dadam alias Adeng. Meski demikian, sidang dakwaan tidak dilakukan serentak tapi secara bergiliran.
"Total uang yang terbukti dari hasil Pungli Rp 63,9 juta," kata JPU Kejari Bandung, M Fakhrurozi dalam sidang. Sidang sendiri dipimpin Majelis Hakim Tardi.
Dia menambahkan, saat ditangkap, Dandan menarik uang dari pemohon dengan rinciannya Rp 56 juta untuk kepengurusan Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP), pengurusan HO dan lainnya. Dakwaan itu berbeda dengan sangkaan dari penyidik Polrestabes Bandung yang menyebutkan Dandan diduga menarik uang Rp 300 juta serta USD 10 ribu atau setara Rp 133 juta. Jumlah itu diamankan berdasarkan barang bukti yang ditemukan di mobil Dandan.
Dalam sidang yang cukup singkat untuk terdakwa Dandan, Kuasa Hukum Dandan, Efran Helmi menyebutkan, bahwa kliennya itu memang tidak menerima uang sampai ratusan juta seperti sangkaan dari kepolisian.
"Jadi tidak benar statement awal adanya uang Rp 1 miliar satu minggu. Kita sama-sama menyimak bahwa jumlah keseluruhan dari saber pungli hanya Rp 63 juta," katanya usai persidangan.
Menurutnya, semua uang itu berasal dari para pemohon yang mengajukan izin, dan Dandan sama sekali belum pernah berhubungan dengan para pemohon tersebut. Adapun para pemohon perizinan itu ada yang memberikan Rp 2 juta, hingga Rp 5 juta bervariatif besarannya. Kemudian semua uang tersebut dikumpulkan.
"Nah, apa tujuannya dan buat apa dikumpulkan, nanti kita buka di persidangan," ujarnya.
Atas dakwaan tersebut, baik Dandan dan terdakwa lainnya sama-sama tidak mengajukan eksepsi. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda kesaksian.