Ketika Dosen UI 'Melawan', Diajak Damai dan Dijanjikan Gelar Guru Besar

Jawaban Kemendikbud

Menanggapi pertanyaan dari pihak pemohon, Sofwan selaku pihak dari Kemendikbud Ristek Dikti menjelaskan, ketika sebuah usulan ditolak, maka pihaknya akan melakukan dua hal. Pertama mengajukan audiensi kepada universitasnya, lalu bila tak ada kesepakatan, telah disiapkan tim komisi banding.

"Karena itu, pada tanggal 5 Maret 2020, Dirjen Dikti melakukan audiensi. Itu kami yang mengundang. Tidak atas usul universitas, tapi atas usul direktorat sumber daya. Menawarkan solusi agar Pemohon mendapatkan jalan keluar, dapat diangkat menjadi profesor, tetapi dengan status NIDK karena sudah melewati batas usia pensiun," ujarnya.

Namun, Sofwan mengatakan, kesempatan yang diberikan disertai catatan serta klarifikasi, bukan diberi kesempatan, maupun langsung menjadi guru besar. Melainkan kesempatan mengajukan NIDK dengan perbaikan publikasi ilmiah baru. Sehingga, nanti akan dinilai lagi dan statusnya diperpanjang sampai dengan 5 tahun.

"Akan tetapi, sampai dengan diajukannya gugatan ke PTUN maupun perdata, tidak ada upaya perbaikan atau penyempurnaan usulan dan persyaratan dari Pemohon Melalui Universitas Indonesia dan Pemohon juga sudah memasuki batas usia pensiun," katanya.

"Terhitung mulai tanggal 1 November 2019. Maka, Dirjen Dikti tidak dapat meneruskan usulan penggugat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat ditetapkan kenaikan jabatan akademiknya menjadi profesor atau guru besar," tambahnya.

Ada Orang Dalam Bisa Cepat

Mendengar jawaban tersebut, hakim anggota konstitusi, Aswanto menilai, seharusnya data berkaitan usulan permohonan guru besar dibuka secara transparan. Karena adanya diskresi dalam hal ini, bisa menimbulkan penafsiran lain.

"Karena Bapak tadi mengatakan ada diskresi. Nah, diskresi ini yang seringkali menimbulkan hal‑hal yang bisa membuat orang menafsir macam‑macam terhadap apa yang dilakukan oleh departemen. Kami juga punya data‑data, ada yang sampai tahunan permohonannya masuk dan tidak keluar‑keluar, gitu," bebernya.

"Nah, ini tolong kalau ada datanya disampaikan itu, sehingga kita bisa melihat, jangan‑ jangan ini ada persoalan suka dan tidak suka. Saya mohon maaf kalau saya agak ngomong terbuka, gitu. Kalau ada yang dikenal di dalam, cepat banget. Tapi kalau enggak dikenal, itu bisa bertahun‑tahun," tambahnya.

Karena, menurut Aswanto, alasan masa pensiun yang dijadikan untuk gugurkan permohonan Sri sebagai guru besar seharusnya tidak bisa menjadi alasan. Karena, hal itu seharusnya bisa menjadi syarat digugurkannya permohonan sedari awal, ketika saat diajukan permohonan.

"Kalau perlu, jangan ada diskresi. Harus konsisten saja dengan aturan. Untuk apa Bapak menerima permohonan yang sudah jelas‑jelas tidak memenuhi persyaratan masa pensiun tadi? Lalu kemudian diproses dan kemudian juga itu kan memberikan harapan-harapan palsu saja, PHP saja," ujarnya.

Sehingga, Aswanto menyarankan, agar tidak ada lagi diskresi yang dilakukan dalam pengajuan permohonan menjadi guru besar. Supaya dapat menghindari penafsiran negatif dan semua aturan dapat berjalan secara konsisten.

"Harus ada konsistensi, tidak ada ruang yang bisa ditafsirkan macam-macam oleh orang lain. Sehingga kalau perlu, ya, sudah enggak usah ada diskresi, pokoknya aturannya begini, sudah selesai, gitu," ujarnya.

Pengalaman Hakim MK

Bahkan dalam kesempatan itu, Aswanto juga mengungkap masalah serupa perihal pengajuan sebagai guru juga sempat dialami temannya. Di kala dirinya menjabat sebagai Dekan di salah satu universitas, dimana sudah bertahun- tahun permohonan untuk menjadi guru besar temannya itu tak kunjung diterbitkan.

"Itu kurang-lebih 8 tahun yang lalu, sampai sekarang nggak pernah keluar. Nah, saya masih ingat ketika itu jamannya Pak Joko jadi Dirjen," ungkapnya.

"Bahkan saya mendampingi rektor saya menemui pak Dirjen, katanya jurnalnya ada masalah. Padahal jurnal itu sudah banyak yang dipakai dan berhasil menjadi guru besar. Nah, ini hal-hal seperti ini, Pak, yang bisa menimbulkan, kecurigaan- kecurigaan yang kemudian bisa menjadi su’udzon atau lain-lain, dan berpengaruh pada kualitas departemen," lanjutnya.

Dia pun meminta kepada Sofwan untuk dibeberkan data berapa jurnal yang bereputasi internasional terindeks Scopus yang masuk. Guna melihat kesetaraan antara jumlah sumber daya yang akan mengusulkan menjadi guru besar dengan jumlah jurnal internasional yang terindeks Scopus.

"Kita bisa bayangkan kalau misalnya 500 yang mengusulkan jadi guru besar, lalu kemudian persyaratannya ketat harus jurnal Scopus, kemudian jurnal Scopusnya hanya sekian banyak, ini orang antre Pak, terutama kami dari ilmu sosial," ujarnya.

Terlebih, Aswanto memandang jika jurnal yang masuk dalam kategori ilmu pengetahuan eksak atau ilmu pasti sangatlah banyak. Namun berbanding terbalik dengan jurnal dari jurnal non-eksak yang jumlahnya sedikit.

"Nah, apakah ini tidak sama dengan menghambat saja? Atau memang ada keinginan untuk menghambat? Nah, ini tolong, Di-clear-kan ini, pak. Supaya sekali lagi jangan ada dusta di antara kita. Saya kembalikan ke Yang Mulia," imbuhnya.

Karena masih banyak permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan, Ketua MK Anwar Usman yang memimpin persidangan kembali memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sidang pembuktian.

"Jadi, nanti Kepaniteraan akan memberitahu kapan sidang selanjutnya, apakah pihak terkait mengajukan tetap mengajukan dua saksi dan 1 ahli," kata Anwar.