Ketua adat di Papua protes Freeport cemarkan lingkungan
Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (LEMASA), Odizeus Beanal, mengatakan pemerintah harus berunding untuk menyelesaikan dampak lingkungan dan tatanan simbol budaya Papua yang rusak akibat keberadaan PT Freeport Indonesia.
Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (LEMASA), Odizeus Beanal, mengatakan pemerintah harus berunding untuk menyelesaikan dampak lingkungan dan tatanan simbol budaya Papua yang rusak akibat keberadaan PT Freeport Indonesia.
"Kami ingin pemerintah duduk berunding bersama kami. Kami yang punya gunung, dan kami dapat apa? Semua harus berunding bahas apa kontrak karya atau UPK. Semua harus libatkan kami," katanya dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (5/3).
Lebih lanjut lagi, Odizeus mengungkapkan masyarakat Papua kerap dikecam dan dicap sebagai separatis serta dikejar-kejar dan dianiaya.
"Kami dianggap tidak ada. Pemerintah harus bertanggung jawab. Tempat kami berkebun, mencari nafkah, sudah tercemar," katanya.
Thaha Alhamid, Tokoh Adat Papua, lebih keras lagi menanggapi polemik pemerintah dan PTFI. Menurutnya, pemerintah harus berdaulat atas sumber dayanya sendiri dan tidak mementingkan pemilik kepentingan.
"Saya berharap, walau diperpanjang (kontraknya) harus diutamakan untuk masyarakat Indonesia, jangan hanya untuk pemilik kepentingan saja. Jangan selalu di bawah ketiak Amerika terus," sebutnya.