Ketua DPR khawatirkan rencana Pertamina lepas aset
Ketua DPR Bambang Soesatyo mewanti-wanti Kementerian BUMN untuk melakukan kajian mendalam atas rencana penjualan aset PT Pertamina (Persero) demi memperkuat keuangan perusahaan pelat merah itu. Menurutnya, ada potensi pelanggaran undang-undang jika pelepasan aset BUMN dianggap sebagai aksi korporasi murni.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mewanti-wanti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan kajian mendalam atas rencana penjualan aset PT Pertamina (Persero) demi memperkuat keuangan perusahaan pelat merah itu. Menurutnya, ada potensi pelanggaran undang-undang jika pelepasan aset BUMN dianggap sebagai aksi korporasi murni.
Pernyataan Bamsoet itu sebagai respons atas rencana pelepasan aset Pertamina melalui penjualan sebagian saham (share down) aset hulu maupun spin-off Refinery Unit (RU) IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan. Kementerian BUMN juga sudah merespons rencana pelepasan aset itu melalui surat bernomor S-427/MBU/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Kesehatan Keuangan PT Pertamina (Persero).
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Apa yang menjadi alasan utama Pertamina mengapresiasi pemerintah? "Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan."
-
Bagaimana Pertamina dan Kemendag melakukan penyegelan SPBU? Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melakukan penyegelan dispenser SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) Rest Area KM 42, Wanasari, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.
Bamsoet mengatakan, Kementerian BUMN dan Pertamina seyogianya mengkaji rencana itu secara matang dan membeberkannya ke publik. "Karena penjualan aset Pertamina bisa melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/7).
Legislator Partai Golkar itu juga meminta Kementerian Keuangan Bamsoet mengkaji rencana penjualan sebagian aset Pertamina ke anak perusahaan. Menurutnya, hal yang harus jadi perhatian Kemenkeu adalah kondisi neraca keuangan PT. Pertamina.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, seharusnya Kementerian BUMN bisa mencari solusi yang bijak soal kondisi keuangan Pertamina tanpa harus melepas aset. Untuk itu, Bamsoet meminta kementerian yang dipimpin Rini Soemarno itu segera menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) Pertamina.
Bamsoet pun mewanti-wanti Kementerian BUMN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya serius dalam mempertahankan aset Pertamina. "Ini demi menjaga kondisi keuangan sekaligus mencegah kerugian Pertamina di masa mendatang," katanya.
Bamsoet juga meminta Komisi VI DPR yang membidangi BUMN bisa mencegah rencana penjualan aset Pertamina. "Meminta Komisi VI DPR berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mengkaji sistem manajemen PT. Pertamina agar tidak mudah membuat kebijakan penjualan aset," pungkasnya.
Baca juga:
Syarat Kementerian ESDM untuk direktur utama definitif Pertamina
Gelar aksi di Kementerian ESDM, pekerja Pertamina minta harga BBM dinaikkan
Menko Luhut: Sebentar lagi presiden putuskan dirut definitif Pertamina
Perwakilan demo Pertamina tak mau bertemu Wamen Arcandra
Protes aturan penetapan harga BBM, ratusan pekerja Pertamina geruduk kantor Jonan