Ketua DPR Puan Maharani Minta Negara Surplus Beri Stok Vaksin ke Negara Lain
Solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah peningkatan jumlah kasus di berbagai negara.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Unit (IPU) untuk aktif mengupayakan pemerataan ketersediaan vaksin di seluruh dunia.
Menurutnya, solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah peningkatan jumlah kasus di berbagai negara.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Di mana sentra kerajinan tembaga yang dikunjungi Puan Maharani? Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, terdapat sebuah sentra kerajinan tembaga dan kuningan.
-
Apa tanggapan Doli Kurnia tentang pertemuan Puan Maharani dan Rosan Roeslani? "Kalau pun misalnya terjadi kan (Puan bertemu Rosan) enggak apa-apa ya bagus-bagus aja, ini di bulan Ramadan makin banyak silaturahmi," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (1/ 4).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
"Dunia saat ini berada pada situasi genting terkait pandemi Covid-19. Vaksinasi memang sudah dilakukan di sejumlah negara, tetapi distribusinya tidak merata. Parlemen negara anggota IPU bisa memainkan peran penting terkait hal ini," katanya melalui pesan video dalam rangka sidang ke-142 Majelis Persatuan Antar-Parlemen, Senin (17/5).
"Negara surplus persediaan vaksin mesti didorong untuk membagi stok vaksin yang dimilikinya dengan negara lain," tambahnya.
Puan melanjutkan, ketimpangan distribusi vaksin menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Negara tertentu, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan vaksin dalam dosis yang jumlahnya berkali-kali lipat dibanding jumlah penduduk dewasanya. Di saat yang sama, banyak negara lain yang belum dapat mengakses vaksin hingga saat ini.
"Pandemi Covid-19 bakal semakin sulit diatasi bila vaksinasi tidak merata di seluruh dunia sebagai jalan menuju kekebalan kelompok (herd immunity)," bebernya.
Kekhawatiran semakin bertambah karena meningkatnya dinamika penularan virus membuat kondisi tahun ini berpotensi lebih buruk dibanding 2020. Hal tersebut sebagaimana diperingatkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Saatnya dunia bersatu. Kita berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi secara global di tengah ancaman kecepatan virus yang terus bermutasi," katanya.
Kontribusi dan pendanaan pada COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) Facility mesti ditingkatkan. Seluruh negara harus bekerja sama mengompensasi biaya yang dikeluarkan pengembang vaksin serta mendorong pengabaian hak paten atas vaksin demi memungkinkan dilakukannya produksi massal.
Puan juga mendorong transfer teknologi pembuatan vaksin dari negara maju kepada pusat-pusat produksi vaksin di negara berkembang. Diiringi penghapusan larangan ekspor untuk bahan-bahan dasar pembuat vaksin.
Di sisi lain, Puan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengetatan terkait peningkatan kasus di sejumlah negara. Singapura, Malaysia, hingga Taiwan belakangan kembali menerapkan pengendalian ketat terhadap pergerakan warganya akibat lonjakan kasus di negara masing-masing.
"Ini semua tentu harus menjadi perhatian dan peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan penyebaran virus Corona, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.
Baca juga:
Kadin Soal Harga Vaksin Gotong Royong Rp321.660 per Dosis: Kami Bisa Menerima
Update Jumlah Warga Indonesia yang Sudah Divaksinasi per 17 Mei 2021
CEK FAKTA: Hoaks Vaksin Covid-19 Membuat Flu Biasa Menjadi Lebih Mematikan
Selain Trio, Ternyata Ada 1 Kasus KIPI Fatal Diduga Berkaitan Vaksin AstraZeneca
Komisi IX Mempertanyakan Pengujian Vaksin AstraZeneca Setelah Kasus Trio Meninggal
Vaksin AstraZeneca Disetop Sementara, Pemprov DKI Ikut Regulasi Pemerintah Pusat