Ketua DPR Sarankan Prabowo Mengadu ke MK jika Tidak Puas Hasil Pemilu
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti sikap Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu 2019. Bamsoet menyampaikan, sikap semacam itu adalah hak bagi setiap warga negara.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti sikap Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu 2019. Bamsoet menyampaikan, sikap semacam itu adalah hak bagi setiap warga negara.
"Ya sebenarnya semua pihak, setiap warga negara berhak menyampaikan berbagai hal termasuk berbagai dugaan adanya kecurangan dalam pemilu baik legislatif maupun Pilpres kemarin," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kenapa Prabowo Subianto begitu rileks menghadapi debat capres? "Beliau sangat rileks, sangat santai menghadapi debat ini, karena kan memang materinya beliau pasti sangat mengetahui dan menguasai ya," Habiburokhman menandasi.
-
Apa yang Prabowo masak di acara tersebut? Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menghadiri lomba memasak yang digelar Partai Golkar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/1). Prabowo juga turut memasak salah satu makanan Indonesia yakni, nasi goreng.
-
Bagaimana Prabowo disambut di Pondok Pesantren Cipasung? Prabowo dan rombongan mendapat sambutan yang meriah dari pengasuh dan pimpinan ponpes, serta santriwan dan santriwanti.
-
Siapa yang ditawari menjadi Cawapres Prabowo? Demi Indonesia Gemoy, Ini Jawaban Lucu Cipung Ditawari Jadi Cawapres Prabowo Belakangan, dunia maya tanah air dihebohkan oleh kabar kocak yang menjadikan Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung sebagai sosok Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Umum 2024.
-
Kapan Prabowo Subianto pertama kali mencalonkan diri menjadi Capres? Pada tahun 2004, Ia memulai karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai Capres dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004.
Meski begitu, menurut Bamsoet, jika memang ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu sebaiknya menempuh jalur hukum yang sudah disediakan Undang-Undang. Termasuk untuk menangani sengketa kecurangan Pemilu.
"Sehingga bisa diproses dan itulah sistem hukum yang berjalan termasuk di negara kita. Kalau itu disampaikan kepada publik, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang faktual, karena bukti faktual sangat diperlukan di pengadilan, kalau kita di pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkapnya.
Bamsoet menjelaskan, ketidakpercayaan terhadap hasil Pilpres bisa berdampak pada hasil Pileg. Sebab, kata dia, jika memang ada kecurangan dalam Pilpres maka Mahkamah Konstitusi juga akan menyoroti ulang hasil Pileg.
"Karena itu suatu paket, atau kesatuan Pileg dan Pilpres yang diadakan langsung dalam satu hari. Jadi marilah kita lebih berdewasa dalam berpolitik, kalau kita memiliki bukti-bukti yang sah adanya kecurangan, ada saluran yang disiapkan oleh negara yaitu MK," ucapnya.
Tambahnya, bukti kecurangan Pemilu tidak hanya bisa disampaikan ke publik. Lebih ba,ik lanjut Bamsoet, bukti itu disampaikan ke pihak yang berwenang.
"Kalau itu disampaikan demikian maka sampaikan nanti di pengadilan Mahkamah Konstitusi, buka kepada publik dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, tinggal hakim nanti yang memutuskan apakah kecurangan ada di mana, misalnya di daerah A di daerah B, tapi tidak mengeneralisir semua," ucapnya.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai diwarnai kecurangan. Prabowo tak akan menerima hasil suara yang dimanipulasi.
"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo saat mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
(mdk/cob)