Komisi I: Kalau pergantian Panglima TNI hiruk pikuk rugikan negara

Panglima TNI dipilih Presiden Joko Widodo harus mampu menerapkan konsep trimarta terpadu.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyebut tiga kepala staf memiliki peluang yang sama menggantikan Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI. Namun, kata dia, siapa pun nantinya yang dipilih Presiden Joko Widodo harus mampu menerapkan konsep trimarta terpadu.

"Tiga kepala staf kita yang ada semuanya punya kompetensi, punya track record, punya kemampuan yang sama yang relattif berimbang dan menurut saya dengan konsep trimatra terpadu yang sudah lama diterapkan sebenarnya tidak ada persoalan bahwa siapa pun calon Panglima TNI itu tetap akan punya kemampuan menerapkan trimarta terpadu itu," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Mahfudz berharap agar pergantian Panglima TNI dilakukan sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang (UU) TNI. Hal itu diyakini akan menghindari kontroversi seperti yang terjadi saat pergantian Kapolri beberapa waktu lalu.

"Sepanjang kita mengacu ke peraturan perundang-undangan yang ada, itu akan menutup segala macam bentuk kontroversi atau hiruk pikuk," harapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap agar Presiden Jokowi mematuhi aturan internal TNI tersebut guna menghindari kontroversi berkepanjangan.

"Kalau pergantian calon panglima ini terjadi hiruk pikuk dan kontroversi, maka hanya akan merugikan negara dan mengganggu kewibawaan TNI juga. Mudah-mudahan sih enggak ada karena belajar dari pengalaman hiruk-pikuk Kapolri kemarin rasanya capek sendiri," tandasnya.